Jakarta: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kinerja pemerintah daerah memiliki peran besar dalam menentukan capaian kinerja nasional. Hal ini sejalan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan otonomi daerah.
Hal ini disampaikan Tito saat menjadi keynote speech dalam ajang National Governance Awards 2026 yang digelar Metro TV, Jumat, 24 April 2026. Tito mengungkapkan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat desentralisasi dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pak Ibu sekalian, kita menerapkan sistem pemerintahan yang kalau bahasa saya sebut empartly decentralized, jadi semi-otonomi daerah, karena kita menerapkan otonomi penuh,” ujar Tito di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, pada Jumat, 24 April 2026.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah urusan yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat, seperti pertahanan, keamanan, yuridis, fiskal, moneter, dan keagamaan. Namun, di luar itu terdapat banyak urusan yang dikelola bersama antara pusat dan daerah.
“Tapi ada yang kita sebutkan urusan konkuren, jumlahnya 32, inilah yang kemudian dilaksanakan bersama-sama pusat dan daerah,” lanjutnya.
Baca Juga :
National Governance Awards 2026 Ajang Apresiasi Kepala Daerah InspiratifTito menekankan bahwa kondisi ini membuat kinerja daerah menjadi sangat krusial. Ia menyebut, capaian nasional merupakan hasil agregasi dari seluruh kinerja pemerintah daerah dan pusat.
“Kinerja nasional adalah penjumlahan dari kinerja di tingkat pusat dan seluruh pemerintahan daerah,” tambah Tito.
National Governance Awards 2026 yang digelar Metro TV.
Makanya, ia mengingatkan bahwa satu daerah dengan kinerja buruk dapat berdampak pada capaian nasional secara keseluruhan. Tito juga menyoroti tantangan dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, popularitas tidak selalu sejalan dengan kemampuan dalam memimpin.
“Yang terpilih populer, kemudian elektabilitas tertinggi, maka bisa terpilih sebagai kepala daerah, tapi tidak menjamin kapabilitasnya akan sudah pasti baik,” tegasnya.
Kementerian Dalam Negeri berupaya mendorong peningkatan kinerja kepala daerah melalui berbagai pembinaan. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah dengan menciptakan iklim kompetisi yang sehat lewat penghargaan semacam National Governance Awards. Selain itu, penerapan sistem penghargaan dan sanksi penting untuk memacu kinerja.
“Melalui mekanisme memberikan reward dan ada punishment, ini sangat efektif dalam rangka untuk mendorong semua kepala daerah, bisa menampilkan performa kinerja yang optimal,” lanjut Tito.
Ia mengapresiasi National Governance Awards yang digelar Metro TV dan Media Group. Menurut Tito, ajang ini bisa menjadi penyemangat bagi para kepala daerah untuk selalu menampilkan kinerja yang optimal.
"Terlepas ada kepala daerah kita prihatin kena masalah hukum, banyak yang sudah bekerja keras untuk rakyatnya di tengah keterbatasan dan permasalahan yang kompleks. Terima kasih banyak kepada Media Group," ujar Tito. National Governance Awards 2026 National Governance Awards menjadi ajang refleksi terhadap perjalanan desentralisasi di Indonesia. Sekaligus, guna memastikan kepemimpinan di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten berjalan transparan.
Penilaian dalam ajang ini tak hanya pada aspek pertumbuhan ekonomi. Dewan juri melakukan penilaian secara komprehensif yang mencakup berbagai sektor krusial, seperti pendidikan, ekosistem kesehatan, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Acuan penilaian utama dalam ajang ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai upaya pengembangan kapasitas warga serta transformasi digital dalam layanan administrasi publik
National Governance Awards 2026 ini didukung penuh oleh Bank Negara Indonesia (BNI), Telkomsel, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Pertamina.
