Banda Aceh (ANTARA) - Di Kabupaten Pidie Jaya, amarah Krueng (Sungai) Meureudu tak hanya membekas di dinding rumah yang kusam, tetapi juga pada rutinitas warga yang kini kian melelahkan. Kehidupan pun tak pernah benar-benar kembali normal.
Di tengah kerentanan itu, belasan ribu warga memilih bertahan. Bagi mereka, tinggal di tanah leluhur adalah keniscayaan yang tak mudah ditinggalkan, meski risiko terus mengintai.
Pilihan itu tergambar pada langkah Cut Nurjannah (40) yang terseret berat di atas lumpur sisa banjir bandang. Dua anaknya mengikuti dari belakang, menyusuri kebun warga yang terpaksa dijadikan jalan pintas menuju rumah.
Akses utama menuju kediamannya di Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, masih tergenang. Satu-satunya jalur kini adalah melintasi bekas kebun, menapaki gundukan tanah, melewati kayu berserakan, dan melompati parit sisa kerukan ekskavator.
“Abang jangan ganggu adik, ayo cepat, bentar lagi magrib,” ujar Nurjannah kepada anak-anaknya, Sabtu (4/4/2026) sore.
Sejak banjir bandang yang meluluhlantakkan wilayah itu pada akhir November 2025, Nurjannah dan keluarganya harus memutar lewat belakang rumah. Pekarangan rumah panggung berlantai papan warisan orang tuanya nyaris hilang tertimbun lumpur yang tak lagi mampu mereka bersihkan.
Meski dihadang kondisi yang memprihatinkan, kelelahan fisik itu tak membuatnya angkat kaki. Ia dan keluarganya tetap menolak pindah ke hunian sementara.
Bagi Nurjannah, bencana bukan hal asing. Luapan DAS Krueng Meureudu telah akrab ia rasakan sejak kecil.
“Banjir setiap tahun biasanya cuma air. Kalau naik setelah magrib, besoknya sudah surut dan kering. Kami sudah terbiasa, setelah banjir, esoknya beraktivitas lagi seperti biasa,” tuturnya.
Namun, ia mengakui banjir kali ini berbeda. Air bah tak hanya datang membawa genangan, tetapi juga gelondongan kayu besar dan endapan lumpur pekat.
Trauma sempat menghantui dirinya dan anak-anaknya, tetapi perlahan memudar oleh tuntutan untuk terus hidup.
Di tengah desa yang masih karut-marut, rumah tetap menjadi ruang paling aman. Meski pemerintah berulang kali menawarkan relokasi, Nurjannah dan banyak warga tetap menolak. “Ke mana lagi kami pergi? Di sinilah tempat tinggal kami,” tegasnya.
Satu unit eskavator saat sedang membersihkan jalan dari lumpur pascabencana banjir di Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, di Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Pindah bukan sekadar memindahkan raga, melainkan mencabut mata pencaharian yang telah menghidupi mereka turun-temurun. Bertahan di kampung halaman berarti menjaga tumpuan harapan.
Diakui Nurjannah, sejak kecil dirinya dan warga desa sudah hidup dalam lingkungan rawan bencana. Desanya sendiri sangat berdekatan dengan aliran Krueng Meureudu. Baginya, warga sudah bersahabat dengan banjir.
Meski hidup dalam siklus bencana yang berulang, warga hanya bisa merawat harapan agar alam tak kembali menghadirkan musibah sedahsyat akhir tahun lalu.
Baca juga: Gubernur harap pusat segera tangani muara di Aceh untuk cegah banjir
Jebakan ekonomi dan kenangan lintas generasi
Pemandangan serupa terlihat di tepi jalan Dusun Paloh Kuta, desa yang sama. Di tengah jalan yang perlahan terbuka dari timbunan material, Mahdi M. Daud (63) berjibaku membersihkan gundukan lumpur di halamannya dengan peralatan seadanya.
Ia terpaksa bolak-balik menginap di hunian sementara selama rumahnya belum bersih. Meski demikian, kehidupan di huntara bukan hal yang terlalu berat baginya. Bagi warga Meunasah Raya, banjir bukan sesuatu yang baru.
Sejak kecil, Mahdi sudah akrab dengan bencana. Bahkan, dalam setahun banjir bisa datang lebih dari sekali. Ia menyimpan ingatan kuat tentang riwayat amuk alam di kampungnya.
Ia membandingkan peristiwa ini dengan banjir besar pada 1971. Saat itu, air setinggi tiga meter sempat memutus jembatan peninggalan kolonial Belanda, tetapi hampir tidak membawa lumpur.
Kali ini berbeda. Banjir tak hanya merendam rumah hingga atap dengan lumpur tebal, tetapi juga melumpuhkan sumber penghidupan warga.
Sawah dan kebun yang menjadi denyut nadi ekonomi desa, tertimbun material pekat dan bongkahan kayu besar. Tanaman muda gagal tumbuh, tanaman tua membusuk, dan saluran irigasi rusak total.
Mahdi M Daud, warga Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, saat membersihkan halaman depan rumahnya dari bekas lumpur sisa banjir bandang, di Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). ANTARA/Rahmat Fajri.
Meski telah puluhan kali diterjang luapan sungai hingga kini berusia senja dan bercucu, Mahdi memilih berdamai dengan takdir alam. Baginya, relokasi ke desa lain adalah kemustahilan ekonomi. Harga lahan di kawasan bebas banjir terlalu tinggi bagi petani kecil.
“Kalau pun pindah, pakai apa kami membeli lahan di tempat yang lebih tinggi? Di sini harga tanah Rp200.000 per meter, di sana bisa Rp800.000. Kami tidak punya uang,” ujar Mahdi, menggambarkan kenyataan pahit yang membatasi pilihan warga.
Selain biaya, mata pencaharian menjadi pertimbangan utama. Kehidupan warga telah menyatu dengan lahan pertanian di sekitar desa. Sawah dan kebun bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas mereka.
Bertahan di kampung halaman, menurut Mahdi, berarti menjaga warisan leluhur. Alih-alih relokasi, ia mendesak pemerintah serius menangani akar persoalan, yakni memperkuat tebing bantaran Krueng Meureudu yang, menurutnya, belum pernah mendapat penguatan sejak generasi sebelumnya.
Baca juga: Aceh terima bantuan kemanusiaan dari relawan Tiongkok dan Malaysia
Baca juga: Menyusuri Aceh: Dari lumpur, harapan, hingga ketegaran (1)
Ancaman “bencana sosial”
Menurut Sosiolog Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Nurkhalis, keengganan warga meninggalkan zona merah ini adalah indikasi adanya benturan antara risiko ekologis dan risiko sosial.
Saat dihubungi ANTARA Senin (13/4/2026), Nurkhalis mengatakan bahwa, bagi warga, relokasi bukan sekadar memindahkan tempat tinggal, tetapi menghadapi ketidakpastian sosial karena harus beradaptasi dengan lingkungan dan tetangga baru yang berpotensi memicu konflik.
"Mereka lebih memilih menghadapi bencana alam daripada bencana sosial,” ujar Nurkhalis, memetakan dilema tersebut.
Lebih dari sekadar hitung-hitungan rupiah, ada pertaruhan psikologis berupa kenangan kolektif yang mengakar. Ruang-ruang yang kini porak-poranda itu adalah saksi bisu tumbuh kembang warga, tempat mereka memupuk memori dari bermain kelereng hingga mengaji bersama di masa kecil.
Di luar pertimbangan ekonomi, ada beban psikologis berupa kenangan kolektif yang mengakar. Ruang-ruang yang kini porak-poranda adalah saksi tumbuh kembang warga, tempat mereka bermain, belajar, hingga mengaji.
Relokasi tanpa pendekatan kultural berisiko merenggut ketenangan komunal. Ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat Aceh yang sangat komunal, di mana beberapa keluarga sedarah kerap tinggal berdekatan dalam satu kawasan.
Faktor ekonomi juga krusial. Relokasi berpotensi mengubah mata pencaharian yang telah dibangun bertahun-tahun. Perubahan itu tak bisa terjadi dalam hitungan singkat karena warga telah memiliki jaringan dan relasi ekonomi di tempat tinggalnya.
Nurkhalis juga menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap respons negara. Penanganan saat ini dinilai belum secepat dan setangguh respons pascatsunami 2004.
Keterbatasan fasilitas dasar, seperti pasokan air bersih di huntara, kian memperkuat skeptisisme warga terhadap janji relokasi. Pada saat yang sama, faktor struktural membuat ruang aman bagi masyarakat semakin menyempit.
Ia menggambarkan ironi: warga yang dahulu menghindari ancaman laut dengan bergerak ke wilayah lebih tinggi, kini justru kembali terancam akibat kerusakan lingkungan. Mereka yang berupaya menjaga alam akhirnya menanggung dampak dari ulah pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Sebuah mobil truk melewati masjid Dayah Tgk Chik Pante Geulima usai mengangkat lumpur bekas banjir di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Menjawab jeritan warga yang terpaksa hidup dalam ancaman, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I mulai melakukan perbaikan di titik-titik kritis Krueng Meureudu.
Kepala BWS Sumatera I, Asyari, menjelaskan bahwa langkah tanggap darurat difokuskan pada perbaikan tanggul sungai yang jebol akibat tingginya debit air.
Upaya ini bertujuan memperkuat tebing sungai, melancarkan aliran air, serta menekan risiko banjir susulan yang masih mengancam permukiman dan fasilitas umum.
Intervensi jangka pendek ini diharapkan menjadi pelindung sementara, sekaligus membuka jalan bagi penanganan Krueng Meureudu yang lebih komprehensif. Namun, di tengah upaya tersebut, pilihan warga untuk tetap bertahan di zona merah tak bisa dibaca sebagai sikap membangkang semata.
Bagi Nurjannah, Mahdi, dan ribuan warga Pidie Jaya, keputusan menolak relokasi adalah kompromi paling pahit di antara keterbatasan ekonomi dan kekhawatiran akan hilangnya identitas kultural yang telah mengakar kuat.
Di atas hamparan lumpur sisa amukan Krueng Meureudu, tertanam akar sosial, sumber penghidupan, dan memori kolektif yang nilainya jauh melampaui sebidang tanah di kawasan aman.
Baca juga: Menyusuri Tanah Bencana, Aceh (2)
Baca juga: Menyusuri jejak rempah Aceh di mata dunia
Di tengah kerentanan itu, belasan ribu warga memilih bertahan. Bagi mereka, tinggal di tanah leluhur adalah keniscayaan yang tak mudah ditinggalkan, meski risiko terus mengintai.
Pilihan itu tergambar pada langkah Cut Nurjannah (40) yang terseret berat di atas lumpur sisa banjir bandang. Dua anaknya mengikuti dari belakang, menyusuri kebun warga yang terpaksa dijadikan jalan pintas menuju rumah.
Akses utama menuju kediamannya di Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua, masih tergenang. Satu-satunya jalur kini adalah melintasi bekas kebun, menapaki gundukan tanah, melewati kayu berserakan, dan melompati parit sisa kerukan ekskavator.
“Abang jangan ganggu adik, ayo cepat, bentar lagi magrib,” ujar Nurjannah kepada anak-anaknya, Sabtu (4/4/2026) sore.
Sejak banjir bandang yang meluluhlantakkan wilayah itu pada akhir November 2025, Nurjannah dan keluarganya harus memutar lewat belakang rumah. Pekarangan rumah panggung berlantai papan warisan orang tuanya nyaris hilang tertimbun lumpur yang tak lagi mampu mereka bersihkan.
Meski dihadang kondisi yang memprihatinkan, kelelahan fisik itu tak membuatnya angkat kaki. Ia dan keluarganya tetap menolak pindah ke hunian sementara.
Bagi Nurjannah, bencana bukan hal asing. Luapan DAS Krueng Meureudu telah akrab ia rasakan sejak kecil.
“Banjir setiap tahun biasanya cuma air. Kalau naik setelah magrib, besoknya sudah surut dan kering. Kami sudah terbiasa, setelah banjir, esoknya beraktivitas lagi seperti biasa,” tuturnya.
Namun, ia mengakui banjir kali ini berbeda. Air bah tak hanya datang membawa genangan, tetapi juga gelondongan kayu besar dan endapan lumpur pekat.
Trauma sempat menghantui dirinya dan anak-anaknya, tetapi perlahan memudar oleh tuntutan untuk terus hidup.
Di tengah desa yang masih karut-marut, rumah tetap menjadi ruang paling aman. Meski pemerintah berulang kali menawarkan relokasi, Nurjannah dan banyak warga tetap menolak. “Ke mana lagi kami pergi? Di sinilah tempat tinggal kami,” tegasnya.
Satu unit eskavator saat sedang membersihkan jalan dari lumpur pascabencana banjir di Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, di Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Pindah bukan sekadar memindahkan raga, melainkan mencabut mata pencaharian yang telah menghidupi mereka turun-temurun. Bertahan di kampung halaman berarti menjaga tumpuan harapan.
Diakui Nurjannah, sejak kecil dirinya dan warga desa sudah hidup dalam lingkungan rawan bencana. Desanya sendiri sangat berdekatan dengan aliran Krueng Meureudu. Baginya, warga sudah bersahabat dengan banjir.
Meski hidup dalam siklus bencana yang berulang, warga hanya bisa merawat harapan agar alam tak kembali menghadirkan musibah sedahsyat akhir tahun lalu.
Baca juga: Gubernur harap pusat segera tangani muara di Aceh untuk cegah banjir
Jebakan ekonomi dan kenangan lintas generasi
Pemandangan serupa terlihat di tepi jalan Dusun Paloh Kuta, desa yang sama. Di tengah jalan yang perlahan terbuka dari timbunan material, Mahdi M. Daud (63) berjibaku membersihkan gundukan lumpur di halamannya dengan peralatan seadanya.
Ia terpaksa bolak-balik menginap di hunian sementara selama rumahnya belum bersih. Meski demikian, kehidupan di huntara bukan hal yang terlalu berat baginya. Bagi warga Meunasah Raya, banjir bukan sesuatu yang baru.
Sejak kecil, Mahdi sudah akrab dengan bencana. Bahkan, dalam setahun banjir bisa datang lebih dari sekali. Ia menyimpan ingatan kuat tentang riwayat amuk alam di kampungnya.
Ia membandingkan peristiwa ini dengan banjir besar pada 1971. Saat itu, air setinggi tiga meter sempat memutus jembatan peninggalan kolonial Belanda, tetapi hampir tidak membawa lumpur.
Kali ini berbeda. Banjir tak hanya merendam rumah hingga atap dengan lumpur tebal, tetapi juga melumpuhkan sumber penghidupan warga.
Sawah dan kebun yang menjadi denyut nadi ekonomi desa, tertimbun material pekat dan bongkahan kayu besar. Tanaman muda gagal tumbuh, tanaman tua membusuk, dan saluran irigasi rusak total.
Mahdi M Daud, warga Desa Meunasah Raya, Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, saat membersihkan halaman depan rumahnya dari bekas lumpur sisa banjir bandang, di Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). ANTARA/Rahmat Fajri.
Meski telah puluhan kali diterjang luapan sungai hingga kini berusia senja dan bercucu, Mahdi memilih berdamai dengan takdir alam. Baginya, relokasi ke desa lain adalah kemustahilan ekonomi. Harga lahan di kawasan bebas banjir terlalu tinggi bagi petani kecil.
“Kalau pun pindah, pakai apa kami membeli lahan di tempat yang lebih tinggi? Di sini harga tanah Rp200.000 per meter, di sana bisa Rp800.000. Kami tidak punya uang,” ujar Mahdi, menggambarkan kenyataan pahit yang membatasi pilihan warga.
Selain biaya, mata pencaharian menjadi pertimbangan utama. Kehidupan warga telah menyatu dengan lahan pertanian di sekitar desa. Sawah dan kebun bukan sekadar sumber penghasilan, tetapi juga bagian dari identitas mereka.
Bertahan di kampung halaman, menurut Mahdi, berarti menjaga warisan leluhur. Alih-alih relokasi, ia mendesak pemerintah serius menangani akar persoalan, yakni memperkuat tebing bantaran Krueng Meureudu yang, menurutnya, belum pernah mendapat penguatan sejak generasi sebelumnya.
Baca juga: Aceh terima bantuan kemanusiaan dari relawan Tiongkok dan Malaysia
Baca juga: Menyusuri Aceh: Dari lumpur, harapan, hingga ketegaran (1)
Ancaman “bencana sosial”
Menurut Sosiolog Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Nurkhalis, keengganan warga meninggalkan zona merah ini adalah indikasi adanya benturan antara risiko ekologis dan risiko sosial.
Saat dihubungi ANTARA Senin (13/4/2026), Nurkhalis mengatakan bahwa, bagi warga, relokasi bukan sekadar memindahkan tempat tinggal, tetapi menghadapi ketidakpastian sosial karena harus beradaptasi dengan lingkungan dan tetangga baru yang berpotensi memicu konflik.
"Mereka lebih memilih menghadapi bencana alam daripada bencana sosial,” ujar Nurkhalis, memetakan dilema tersebut.
Lebih dari sekadar hitung-hitungan rupiah, ada pertaruhan psikologis berupa kenangan kolektif yang mengakar. Ruang-ruang yang kini porak-poranda itu adalah saksi bisu tumbuh kembang warga, tempat mereka memupuk memori dari bermain kelereng hingga mengaji bersama di masa kecil.
Di luar pertimbangan ekonomi, ada beban psikologis berupa kenangan kolektif yang mengakar. Ruang-ruang yang kini porak-poranda adalah saksi tumbuh kembang warga, tempat mereka bermain, belajar, hingga mengaji.
Relokasi tanpa pendekatan kultural berisiko merenggut ketenangan komunal. Ini diperkuat oleh struktur sosial masyarakat Aceh yang sangat komunal, di mana beberapa keluarga sedarah kerap tinggal berdekatan dalam satu kawasan.
Faktor ekonomi juga krusial. Relokasi berpotensi mengubah mata pencaharian yang telah dibangun bertahun-tahun. Perubahan itu tak bisa terjadi dalam hitungan singkat karena warga telah memiliki jaringan dan relasi ekonomi di tempat tinggalnya.
Nurkhalis juga menyoroti krisis kepercayaan publik terhadap respons negara. Penanganan saat ini dinilai belum secepat dan setangguh respons pascatsunami 2004.
Keterbatasan fasilitas dasar, seperti pasokan air bersih di huntara, kian memperkuat skeptisisme warga terhadap janji relokasi. Pada saat yang sama, faktor struktural membuat ruang aman bagi masyarakat semakin menyempit.
Ia menggambarkan ironi: warga yang dahulu menghindari ancaman laut dengan bergerak ke wilayah lebih tinggi, kini justru kembali terancam akibat kerusakan lingkungan. Mereka yang berupaya menjaga alam akhirnya menanggung dampak dari ulah pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Sebuah mobil truk melewati masjid Dayah Tgk Chik Pante Geulima usai mengangkat lumpur bekas banjir di Desa Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Rahmat Fajri)
Menjawab jeritan warga yang terpaksa hidup dalam ancaman, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I mulai melakukan perbaikan di titik-titik kritis Krueng Meureudu.
Kepala BWS Sumatera I, Asyari, menjelaskan bahwa langkah tanggap darurat difokuskan pada perbaikan tanggul sungai yang jebol akibat tingginya debit air.
Upaya ini bertujuan memperkuat tebing sungai, melancarkan aliran air, serta menekan risiko banjir susulan yang masih mengancam permukiman dan fasilitas umum.
Intervensi jangka pendek ini diharapkan menjadi pelindung sementara, sekaligus membuka jalan bagi penanganan Krueng Meureudu yang lebih komprehensif. Namun, di tengah upaya tersebut, pilihan warga untuk tetap bertahan di zona merah tak bisa dibaca sebagai sikap membangkang semata.
Bagi Nurjannah, Mahdi, dan ribuan warga Pidie Jaya, keputusan menolak relokasi adalah kompromi paling pahit di antara keterbatasan ekonomi dan kekhawatiran akan hilangnya identitas kultural yang telah mengakar kuat.
Di atas hamparan lumpur sisa amukan Krueng Meureudu, tertanam akar sosial, sumber penghidupan, dan memori kolektif yang nilainya jauh melampaui sebidang tanah di kawasan aman.
Baca juga: Menyusuri Tanah Bencana, Aceh (2)
Baca juga: Menyusuri jejak rempah Aceh di mata dunia
