JAKARTA, KOMPAS - Program Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ diperluas ke 34 provinsi di Indonesia demi menjangkau lebih banyak anak tidak sekolah mendapatkan akses pendidikan. Sebanyak 3.500 anak tidak sekolah ditargetkan akan mengikuti program ini.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti mengatakan. PJJ ini menjadi salah satu solusi yang dipilih pemerintah untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan. Sebab, setiap anak Indonesia berhak memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat," kata Mu'ti dalam keterangan pers, Sabtu (25/4/2026).
Mu’ti turut menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini. Ia menyebut, Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara real time kepada para murid di berbagai daerah.
Tahun 2026-2027 ini adalah fase pengembangan skala penuh dimana kami mentargetkan untuk pengembangan 34 plus sekolah.
Super Aplikasi Rumah Pendidikan yang dikembangkan Kemendikdasmen sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran dapat diakses oleh siapa pun, termasuk para siswa dalam program PJJ ini.
"Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” ucapnya.
Program PJJ ini merupakan perluasan dari program yang diuji coba pada anak pekerja migram Indonesia di Malaysia pada tahun 2025. Pada 2026, program ini akan diperluas ke 20 sekolah di 34 provinsi yang telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program PJJ. Sebanyak 3.500 anak tidak sekolah (ATS) ditargetkan akan mengikuti program ini.
Sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia. Selain itu juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah ini upaya meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan. Hal ini terutama bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, di antaranya anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, saat ini jumlah anak tidak sekolah untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta anak tidak sekolah yang ada saat ini dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS (anak tidak sekolah) tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi," ucap Tatang.
Secara lebih luas, PJJ akan diselenggarakan untuk menjangkau anak tidak sekolah dengan rentang usia 16-18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS.
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Saryadi menambahkan, penyelenggaraan PJJ jenjang menengah tahun lalu menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (Malaysia) dan SMAN 2 Padalarang (Jawa Barat) sebagai sekolah induk.
Demikian pada 2026, PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut. Hal itu termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Pada 2026, PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal. Dukungan itu di antaranya penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
"Maka di tahun 2026-2027 ini adalah fase pengembangan skala penuh di mana kami mentargetkan untuk pengembangan 34 plus sekolah Indo," kata Saryadi.
