Surabaya, 22 April 2026 – Memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat (AS), membuat ketahanan energi global berada di ujung tanduk. Kekhawatiran kini melanda Indonesia: apakah pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG nasional akan terganggu?
Menanggapi situasi ini, pakar strategi bisnis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Dr Ir Arman Hakim Nasution MEng, memberikan peringatan keras. Menurutnya, Indonesia masih sangat rentan karena nyaris separuh kebutuhan BBM dan sebagian besar LPG masih bergantung pada impor.
Selat Hormuz Terancam, Harga BBM Bisa Melonjak
Arman menjelaskan bahwa ketegangan yang berpusat di kawasan pemasok energi dunia berpotensi mengganggu jalur distribusi vital, terutama Selat Hormuz. “Hal inilah yang menjadi kekhawatiran seluruh dunia karena berpotensi memicu lonjakan harga pasokan BBM,” ujarnya.
Dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS itu menambahkan, krisis energi tak akan berhenti di situ. Kenaikan harga BBM akan merambat ke sektor lain, seperti industri plastik dan pupuk. “Prinsip ekonomi itu saling terhubung. Ketika sektor energi terganggu, sektor lainnya pasti ikut terdampak,” bebernya.
Fakta Memprihatinkan: 49,5% BBM & 84% LPG Masih Impor
Arman memaparkan data yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia masih menggantungkan 49,5 persen kebutuhan BBM dan 80 hingga 84 persen kebutuhan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari pasokan luar negeri. “Keadaan ini cukup mengkhawatirkan mengingat kondisi geopolitik yang masih tidak menentu,” ungkapnya.
Ketergantungan ini, lanjut Arman, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga ancaman stabilitas nasional. “Dalam krisis seperti ini, gejolak ekonomi khususnya di sektor energi dapat memicu tekanan sosial. Masyarakat yang terdesak kebutuhan energi dan bahan pokok akan menjadi masalah utama dalam menjaga kedaulatan negara,” tegasnya.
Ironis: Geothermal Melimpah Tapi Tak Terkelola
Lelaki berkacamata itu juga menyoroti kelemahan mendasar: rendahnya kemampuan pengolahan energi dalam negeri. “Sumber daya alam kita sebenarnya melimpah untuk diolah sebagai pasokan energi, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Akibatnya, kita bergantung pada negara lain,” sesalnya.
Padahal, Indonesia adalah produsen energi panas bumi (geothermal) terbesar kedua di dunia. “Indonesia perlu segera mengembangkan teknologi untuk memanfaatkan sumber daya ini demi menyokong ketahanan energi nasional,” tambah Arman yang juga Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PIKP) ITS.
Solusi dari ITS: Panel Surya di Daerah Panas, Biogas dari Limbah Ternak
Sebagai langkah awal menuju kemandirian, Arman mengusulkan pendekatan berbasis potensi lokal. Setiap daerah dapat memanfaatkan ciri khasnya untuk menciptakan cadangan energi. “Daerah dengan suhu tinggi bisa mendayagunakan panel surya. Sementara wilayah peternakan dapat mengolah limbah menjadi biogas,” ujarnya.
Seruan Kolaborasi: Hemat, Inovasi, dan Kebijakan
Menutup pemaparannya, Arman menegaskan bahwa kedaulatan energi tidak bisa diraih sendiri-sendiri. Ia menyerukan kolaborasi total antara masyarakat, industri, dan pemerintah.
“Masyarakat perlu berhemat dalam penggunaan energi, industri perlu menggalakkan inovasi, sementara pemerintah harus aktif mengkaji kebijakan guna mendukung usulan kemandirian energi bangsa,” tuturnya mengingatkan.
Komitmen ITS dalam mendorong kemandirian energi ini sejalan dengan upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama poin ke-7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta poin ke-9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
