Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran mencapai Rp253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta di Jakarta dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan kebijakan ini merupakan wujud kesungguhan Pemprov DKI untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” katanya.
Program ini sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut.
Ia merinci sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.
Selain itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.
Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Gubernur Pramono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan.
“Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” ucapnya.
Baca juga: DPRD minta DKI beri sanksi jika ada pungutan di sekolah swasta gratis
Baca juga: Pemprov DKI tegaskan sanksi sekolah swasta gratis yang lakukan pungli
"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Gubernur DKI Pramono Anung dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan kebijakan ini merupakan wujud kesungguhan Pemprov DKI untuk memastikan anak-anak Jakarta tetap memperoleh pendidikan yang layak, termasuk bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Semoga apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” katanya.
Program ini sesuai Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut.
Ia merinci sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.
Selain itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.
Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.
Pemprov DKI Jakarta juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.
Gubernur Pramono menyampaikan selamat kepada seluruh penerima manfaat, baik pihak sekolah maupun peserta program bantuan pendidikan.
“Kami berharap berbagai kebijakan ini menjadi pijakan awal lahirnya generasi Jakarta yang lebih maju melalui akses pendidikan yang inklusif, tuntas, dan berkualitas,” ucapnya.
Baca juga: DPRD minta DKI beri sanksi jika ada pungutan di sekolah swasta gratis
Baca juga: Pemprov DKI tegaskan sanksi sekolah swasta gratis yang lakukan pungli
