Menilik Peluang RI Sebagai Tujuan Investasi di Tengah Panasnya Geopolitik Global

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menilai bahwa Indonesia berpeluang menjadi tujuan investasi yang menjanjikan di tengah kondisi geopolitik yang panas. Seberapa besar peluang itu datang?

Dalam rapat kerja (raker) pemerintah yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada beberapa waktu lalu (8/4/2026), Prabowo mengatakan bahwa krisis yang terjadi sebagai dampak dari konflik di Timur Tengah, perang antara Iran dengan AS-Israel sebenarnya membawa peluang bagi Indonesia. 

"Bagi saya Indonesia gelap enggak ada. Indonesia cerah di saat banyak negara susah," katanya dalam raker pemerintah itu.

Menurutnya, terdapat peluang aliran investasi saat kondisi geopolitik panas. Sebab, Indonesia merupakan negara yang memiliki stabilitas kuat.

Bahkan, menurut Prabowo, apabila terjadi perang dunia ketiga, Indonesia termasuk sebagai negara paling aman. 

"Indonesia salah satu yang paling diminati. Jadi, saudara, intinya adalah kita sangat banyak potensi," kata Prabowo.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pun mengatakan bahwa di tengah kondisi geopolitik global yang tengah panas, komitmen investasi mengalir ke Indonesia. 

"Ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik. Ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (22/4/2026).

Rosan melaporkan bahwa realisasi investasi Indonesia per kuartal I/2026 mencapai Rp498,79 triliun. Realisasi investasi meningkat 7,22% secara tahunan (Year on Year/YoY). Dari realisasi investasi itu, porsi penanaman modal asing mencapai 50,11%.

Ilustrasi investasi/sunlife

Untuk penanaman modal asing terdapat sejumlah negara yang menyumbang investasi terbesar, yakni Singapura sekitar US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, AS US$1,7 miliar, dan Jepang US$1 miliar.

Adapun, terdapat sejumlah sektor yang mendominasi investasi yakni industri logam dasar atau barang logam seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya, pertambangan, perumahan, kawasan industri, transportasi, gudang, serta telekomunikasi.

Ditambah, pada kuartal I/2026, Indonesia berhasil mengamankan komitmen investasi senilai total Rp1.314,71 triliun seiring dengan ragam kunjungan Prabowo ke berbagai negara, mulai dari Inggris hingga Jepang dan Korea Selatan. 

Kemudian, dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I/2026 pada Kamis (23/4/2026), Rosan mengatakan bahwa di antara faktor yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi global adalah stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri. 

Terdapat pula sejumlah faktor yang mendorong aliran investasi global ke Indonesia. Menurut Rosan, percepatan target transisi energi dan komitmen nol emisi atau net zero emission (NZE) dari 2060 menjadi 2050 yang dicanangkan Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bagi investor global. 

Hal tersebut diikuti dengan akselerasi program ekonomi hijau yang kini menjadi fokus pemerintah. Program tersebut tecermin dari rencana penggantian pembangkit diesel dengan energi baru terbarukan. Pemerintah menargetkan pemensiunan pembangkit diesel dengan kapasitas 13,5 gigawatt (GW), serta menggantinya dengan pemanfaatan pembangkit bertenaga surya. 

Menurut Rosan, langkah ini selaras dengan kebutuhan dan preferensi investor asing yang kini makin menitikberatkan pada investasi berkelanjutan. Investasi hijau dinilai tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kualitas hidup. 

“Hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri, karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya,” ujarnya.

Ilustrasi investasi hijau/astrainternasional

Sejalan dengan hal tersebut, Rosan menjelaskan proyek-proyek energi terbarukan mulai menarik realisasi investasi konkret. Salah satunya terlihat pada sektor panas bumi melalui masuknya investasi dari Jepang senilai sekitar US$900 juta di Aceh yang telah mencapai tahap financial closing dan mulai konstruksi. 

Rosan menilai kesesuaian antara program pemerintah dan preferensi investor menjadi faktor kunci peningkatan investasi hijau. 

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya makin meningkat,” katanya. 

Di sisi lain, pemerintah tetap membuka ruang insentif untuk mempercepat investasi di sektor hijau. Rosan menegaskan pemberian insentif akan lebih selektif, terutama bagi investasi yang memberikan dampak luas seperti penciptaan lapangan kerja dan kontribusi terhadap energi bersih. 

Kebijakan ini berbeda dengan pendekatan sebelumnya pada hilirisasi nikel yang sejak awal didorong dengan insentif besar. Saat ini, insentif akan dievaluasi seiring dengan kematangan ekosistem industri. Adapun untuk sektor energi terbarukan, pemerintah memastikan tetap terbuka memberikan dukungan fiskal guna menjaga momentum masuknya investasi hijau ke dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menjadi pendorong bagi Indonesia sebagai tujuan investasi. Pertama, Indonesia terus mendorong daya saing terhadap negara-negara lain. Dia menjelaskan bahwa terdapat studi dari Japan External Trade Organization (Jetro) yang menjelaskan bahwa dibandingkan dengan seluruh negara ASEAN, yang membedakan investasi di Indonesia adalah kontribusi terhadap keuntungan. 

"60% investasi di Indonesia itu adalah menghasilkan laba. Nah itu salah satu yang betul-betul membuat Indonesia itu menarik," kata Airlangga.

Kedua, Indonesia menurutnya resilien terhadap berbagai gejolak, termasuk gejolak geopolitik global yang saat ini berlangsung. Indonesia pun menurutnya memiliki pasar domestik yang kuat.

Ketiga, menurutnya Indonesia mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus maupun kawasan industri. 

"Nah itu kalau kita lihat, berbagai kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri membuat Indonesia kompetitif," katanya.

Batu Sandungan

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai bahwa dalam situasi geopolitik yang memanas, narasi bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi global memang ada basisnya. Akan tetapi perlu dibaca secara lebih hati-hati. 

Dalam kondisi seperti konflik Timur Tengah, menurutnya arus investasi global biasanya tidak langsung mencari return, melainkan terlebih dulu mencari stability dan predictability. 

"Dalam konteks itu, Indonesia memang relatif diuntungkan, bukan karena kita paling menarik, tapi karena kita dianggap cukup stabil dibanding banyak negara lain yang lebih terekspos risiko konflik atau gejolak eksternal," ujar Yusuf kepada Bisnis pada Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peluangnya Indonesia meraup arus investasi di tengah panasnya geopolitik global memang terbuka, terutama dalam dua bentuk. Pertama, portfolio reallocation. Investor global mengalihkan dana ke negara berkembang yang dianggap lebih aman dan punya fundamental makro yang cukup terjaga. 

Kedua, foreign direct investment (FDI) relokasi rantai pasok, terutama dari perusahaan yang ingin mendiversifikasi basis produksinya agar tidak terlalu tergantung pada kawasan yang rentan konflik. Indonesia bisa masuk dalam radar ini, apalagi dengan pasar domestik yang besar dan posisi strategis di Asia.

Namun peluang ini sifatnya tidak otomatis. Dia menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan yang cukup nyata. Tantangan paling utama adalah konsistensi kebijakan dan kepastian regulasi. 

"Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, investor justru menjadi lebih sensitif terhadap risiko domestik. Perubahan aturan yang cepat, tumpang tindih regulasi pusat-daerah, atau sinyal kebijakan yang tidak konsisten bisa langsung menggerus daya tarik tersebut," katanya.

Selain itu, terdapat faktor struktural yang masih mengganjal, seperti efisiensi logistik, kesiapan infrastruktur, dan kualitas tenaga kerja. Dalam konteks relokasi industri, investor tidak hanya melihat stabilitas makro, tetapi juga ease of doing business secara riil, seperti seberapa cepat izin keluar, seberapa kompetitif biaya produksi, dan seberapa siap ekosistem industrinya. 

Di titik itu, menurutnya Indonesia masih bersaing ketat dengan negara seperti Vietnam atau India.

"Risiko eksternal juga tidak bisa diabaikan. Jika konflik mendorong lonjakan harga minyak dan tekanan nilai tukar, dampaknya bisa merambat ke inflasi dan stabilitas fiskal. Ini pada akhirnya mempengaruhi persepsi risiko investor," katanya.

Alhasil, di satu sisi Indonesia bisa mendapat aliran dana masuk, tapi di sisi lain juga menghadapi tekanan makro yang bisa mengurangi daya tarik tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya yang perlu dilakukan pemerintah bukan sekadar menunggu arus investasi masuk, tetapi secara aktif memperbesar capture rate dari peluang tersebut. Kuncinya yakni menjaga kredibilitas makro, mempercepat reformasi struktural di level implementasi, bukan hanya regulasi di atas kertas, dan lebih proaktif dalam investment targeting.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky juga menjelaskan bahwa sebenarnya peluang aliran investasi masuk ke Indonesia saat geopolitik global serang panas cukup kecil.

"Indonesia saat ini relatif tidak memiliki iklim investasi dan usaha yang ramah," katanya kepada Bisnis pada Kamis (23/4/2026).

Oleh karena itu, menurutnya pemerintah perlu memperbaiki iklim investasi dengan memperbaiki kepastian hukum, kemudahan birokrasi, dan pemberantasan praktik perburuan rente.