Bisnis.com, PEKANBARU — Apel Siaga dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) di Provinsi Riau menjadi langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau 2026 yang diperkirakan lebih kering dan berisiko tinggi terhadap kebakaran.
Kegiatan ini digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai upaya konsolidasi nasional dalam menyinergikan peran pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, dunia usaha, serta masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Apel siaga yang dilaksanakan pada Minggu (26/4/2026), di Dumai ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis guna memastikan kesiapan personel, sarana prasarana, serta sistem koordinasi terpadu dalam pengendalian karhutla.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha kehutanan harus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah rawan seperti Riau.
Ia menyatakan bahwa langkah pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui penguatan patroli terpadu, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta peningkatan koordinasi lintas sektor.
Soewarso juga menekankan bahwa upaya pencegahan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
Baca Juga
- Respons Gapki Atas Ancaman Karhutla Dampak Kemarau Ekstrem
- Tiga Pesawat Diterjunkan, Modifikasi Cuaca di Riau Ditingkatkan Cegah Karhutla
“Kesiapsiagaan di lapangan harus benar-benar nyata, bukan sekadar administratif. Semua unit kerja harus memastikan personel, peralatan, dan sistem respons cepat dalam kondisi siap digunakan setiap saat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan frekuensi patroli dan pemantauan titik rawan sebagai bagian dari strategi deteksi dini untuk mencegah kebakaran sejak awal.
Lebih lanjut, Soewarso menilai bahwa keberhasilan pencegahan karhutla sangat bergantung pada kekuatan kolaborasi di tingkat tapak. Ia menyebut keterlibatan masyarakat sebagai faktor kunci yang perlu terus diperkuat melalui edukasi dan pendekatan persuasif.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu sinergi yang kuat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat agar upaya pencegahan ini benar-benar efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) Riau APHI, Muller Tampubolon, menyampaikan bahwa sinergi di tingkat daerah terus diperkuat melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kami di Riau terus mendorong keterlibatan aktif seluruh anggota dan masyarakat sekitar konsesi dalam upaya pencegahan karhutla. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting untuk mengurangi praktik pembakaran lahan,” kata Muller.
Ia juga menyampaikan bahwa kesiapsiagaan di lapangan ditingkatkan melalui penguatan regu pemadam, optimalisasi peran Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pemanfaatan teknologi untuk pemantauan titik panas secara real time.
Melalui partisipasi dalam Apel Siaga dan Rakor Karhutla ini, APHI bersama Komda Riau menegaskan komitmennya untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dan lahan dari risiko kebakaran.
Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan sistem pencegahan karhutla yang lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan perlindungan bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan perekonomian daerah.
