JAKARTA, KOMPAS — Harga beras terus merangkak naik. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras juga semakin bertambah. Hal itu justru terjadi saat cadangan beras pemerintah mencetak rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.
Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, pekan lalu, menyatakan, cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog menembus 5 juta ton per 23 April 2026. Jumlah CBP itu menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Pada Senin (27/4/2026), Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono mengatakan, pada pekan keempat April 2026, harga rerata nasional beras medium sebesar Rp 14.321 per kilogram (kg). Harga beras itu naik 0,47 persen dibandingkan Maret 2026 dan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kg.
Dalam perbandingan yang sama, harga rata-rata nasional beras premium juga naik 0,34 persen menjadi Rp 16.074 per kg. Harga beras tersebut berada di atas HET Rp 14.900 per kg.
”Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah dari 72 daerah pada pekan pertama April 2026 menjadi 109 daerah pada pekan keempat April 2026,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara hibrida di Jakarta.
Saya tidak ingin kendala distribusi, termasuk gelombang tinggi dan mahalnya biaya logistik, menjadi alasannya. Seharusnya persoalan yang terjadi hampir setiap tahun itu bisa diantisipasi dan diatasi.
Ateng menambahkan, daerah dengan harga beras medium tertinggi adalah Kabupaten Intan Jaya, yakni Rp 43.421 per kg atau 180,14 persen di atas HET. Ada juga Kabupaten Buton Utara, Konawe Utara, dan Kolaka Timur dengan harga beras medium masing-masing 16.298 per kg, Rp 16.632 per kg, dan Rp 15.524 per kg.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw menuturkan, kenaikan harga beras itu telah mencakup 22 persen wilayah di Indonesia. Kenaikan harga tersebut justru terjadi di saat gudang-gudang Bulog penuh dengan beras.
”Saya tidak ingin kendala distribusi, termasuk gelombang tinggi dan mahalnya biaya logistik, menjadi alasannya. Seharusnya persoalan yang terjadi hampir setiap tahun itu bisa diantisipasi dan diatasi,” katanya.
Tomsi juga meminta Bulog menggelar rapat koordinasi dengan 109 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Penyebab kenaikan harga beras di setiap daerah itu harus digali dan segera dicarikan solusinya. Penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) juga perlu dimasifkan.
Menanggapi hal itu, Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisis Harga Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan, belakangan ini kenaikan harga beras juga dipengaruhi kenaikan harga dan ketersediaan plastik kemasan. Bulog juga kesulitan mendapatkan plastik kemasan.
Namun, saat ini, kesulitan itu sudah teratasi. Bulog diperbolehkan menggunakan kemasan lama dengan syarat memperbarui sejumlah informasi di kemasan tersebut, termasuk HET.
”Kami juga sudah berhasil mendapatkan penawaran plastik kemasan beras dalam lelang ketiga. Saat ini, kemasan-kemasan itu sedang diproduksi dan akan diberikan kepada Bulog secara bertahap,” ujarnya.
Pekan lalu, Wawan menyatakan, Bulog telah dua kali menggelar lelang pengadaan plastik kemasan untuk beras SPHP dan bantuan pangan. Namun, kedua lelang itu gagal lantaran tidak ada produsen plastik kemasan yang memasukkan penawaran (Kompas, 20/4/2026).
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menambahkan, saat ini harga gabah kering panen di tingkat petani naik di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kg. Kenaikan harga gabah itu memengaruhi harga beras di hilir.
Di sisi lain, penyaluran beras SPHP Bulog masih belum optimal. Bapanas mencatat, pada 25 April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP baru sebanyak 150.100 ton atau 18,14 persen dari target 828.000 ton sepanjang 2026.
Menurut Maino, sasaran utama penyaluran beras SPHP itu adalah para pedagang atau pengecer di pasar-pasar rakyat. Selain itu, beras tersebut juga bakal didistribusikan ke jaringan ritel modern.
”Pada tahun ini, BUMD (badan usaha milik daerah) juga diperboleh menjadi distributor beras SPHP. Oleh karena itu, saya berharap setiap pemerintah daerah yang sudah memiliki BUMD bisa turut menyalurkan beras SPHP,” katanya.
