JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI Jakarta menargetkan penataan 445 RW kumuh tuntas hingga 2027 sebagai bagian dari strategi jangka menengah penataan kawasan permukiman di Jakarta.
Target tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2025–2029, yang sekaligus menjadi payung kebijakan penanganan kawasan kumuh, termasuk di bantaran rel kereta.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan, hingga 2024 sebanyak 284 RW kumuh telah ditangani. Sementara itu, sisanya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.
“Dalam RPJMD, total sekitar 445 RW kumuh ditargetkan tertangani. Sampai 2024 sudah 284 RW, dan sisanya akan diselesaikan bertahap hingga 2027,” ujar Chico dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4/2026).
Pada 2025, Pemprov menargetkan penataan tambahan sebanyak 55 RW sebagai bagian dari percepatan program tersebut.
Baca juga: Tak Cuma di Senen, Pemprov DKI Perluas Penataan Bantaran Rel Cegah Kawasan Kumuh
Penataan Diperluas, Termasuk Bantaran RelChico menjelaskan, penataan kawasan kumuh tidak hanya difokuskan pada satu wilayah, tetapi akan diperluas ke sejumlah titik, termasuk kawasan bantaran rel di Jakarta.
Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya permukiman kumuh baru sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di sekitar jalur perkeretaapian.
“Pendekatan yang dilakukan meliputi relokasi ke hunian layak, penegakan aturan lahan negara, dan pencegahan okupasi baru, termasuk pemasangan pagar pembatas di titik-titik rawan,” kata dia.
Program ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat serta PT Kereta Api Indonesia yang memiliki sebagian lahan di sepanjang jalur rel.
Baca juga: Dalam 3 Bulan, 4 Kasus Penyiraman Air Keras Terjadi di Jakarta-Bekasi, 1 Orang Tewas
Relokasi ke Rusun dan Integrasi LayananSebagai bagian dari penataan, Pemprov DKI menyiapkan sejumlah rumah susun sebagai lokasi relokasi sementara bagi warga terdampak, yakni Rusun Nagrak, Rorotan, dan PIK Pulogadung.
Selain penyediaan hunian, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur dasar agar kawasan baru benar-benar layak huni dan terintegrasi dengan sistem perkotaan.
Untuk kebutuhan air bersih, Pemprov akan berkoordinasi dengan PAM Jaya. Sementara itu, layanan kesehatan dan pendidikan akan melibatkan dinas terkait. Di sektor transportasi, akses angkutan umum akan diintegrasikan agar mobilitas warga tetap terjaga.
“Pemprov DKI siap mendukung penuh penyediaan infrastruktur pendukung di lokasi hunian baru,” ujar Chico.
Baca juga: Banting Setir dari Buruh Pabrik, Anto Raup Omzet Rp 51 Juta dari Usaha Tempe Rumahan
Dukungan Proyek Hunian di SenenDi sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama sejumlah BUMN juga tengah membangun hunian bagi warga bantaran rel di kawasan Senen, Jakarta Pusat.
Hunian tersebut dibangun di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia dan PT Angkasa Pura Indonesia dengan luas sekitar 5.600 meter persegi.
Sebanyak 324 unit hunian disiapkan, terdiri dari 172 unit di area belakang dan 152 unit di bagian depan. Setiap unit dirancang dengan konsep minimalis berukuran 4,5 meter x 4,5 meter.
Proyek ini ditargetkan rampung pada Juni 2026 dan menjadi bagian dari dukungan terhadap program penataan kawasan kumuh di Jakarta.
(Reporter: Nurpini Aulia Rapika)
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
