Penulis: Lidya Thalia.S
TVRINews, Jakarta
Kementerian Sosial (Kemensos) terus mendorong percepatan digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan memperkuat integrasi data lintas sektor. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sebagai bagian dari uji coba (piloting) digitalisasi bansos.
Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan.
“Langkah ini penting untuk memastikan bansos benar-benar tepat sasaran, terutama dari sisi akurasi data,”ujar Robben dalam keterangan tertulis, Senin, 27 April 2026.
Untuk mempercepat implementasi, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang dapat bekerja secara intensif dalam satu lokasi. Skema ini dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses integrasi dan konsolidasi data.
“Kalau hanya mengandalkan rapat, progresnya akan lambat. Kami usulkan tim dikumpulkan dalam satu tempat agar bisa bekerja setiap hari hingga tuntas,” jelasnya.
Dari hasil uji coba yang telah berjalan, sistem digitalisasi bansos disebut telah mencapai sekitar 80 persen dari target. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait kualitas dan kelengkapan data.
Sebagai upaya memperkuat akuntabilitas, Kemensos juga mendorong keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam proses pengawasan dan audit sejak tahap awal pelaksanaan.
“Kami ingin seluruh proses ini dikawal sejak awal agar hasilnya bersih dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah Robben.
Program uji coba digitalisasi bansos ini akan diterapkan di 42 kabupaten/kota sebagai tahap awal menuju sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dan efisien.
Sementara itu, Dewan Ekonomi Nasional menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor perlindungan sosial telah dimulai sejak September tahun lalu. Tahap awal difokuskan pada program Kemensos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Ke depan, digitalisasi ini berpotensi diperluas ke berbagai program bantuan lainnya. Saat ini, tercatat sekitar 38 kementerian dan lembaga menjalankan sedikitnya 197 program bantuan sosial, subsidi, dan bantuan pemerintah bagi masyarakat.
Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung pelaksanaan transformasi tersebut.
Ia menyatakan akan memantau kinerja tim lintas sektor sejak hari pertama guna memastikan proses berjalan sesuai target.
Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan oleh Robben Rico sebagai bagian dari hasil Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah terkait penguatan pemanfaatan data lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan digitalisasi bansos di berbagai daerah.
Editor: Redaksi TVRINews
