Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera menempuh langkah penyelamatan APBD di tengah tekanan fiskal akibat pemangkasan dan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Kondisi budget constraint (keterbatasan anggaran) dinilai berpotensi mempengaruhi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengatakan terdapat lima langkah yang perlu dilakukan Pemda DIY agar pembangunan tetap berjalan.
“Melalui lima langkah ini pembangunan diharapkan tetap berjalan dan keterbatasan anggaran tidak berdampak signifikan ke masyarakat,” kata Eko kepada wartawan di ruang kerja Komisi A DPRD DIY, Senin (27/4/2026).
Langkah pertama adalah memastikan belanja daerah berbasis prioritas, terutama untuk peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan dan pengangguran, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan masyarakat termasuk penanganan stunting.
“Realisasi belanja daerah tahun 2024 sebesar Rp5,68 triliun, sementara tahun 2025 turun 16 persen menjadi Rp4,73 triliun atau berkurang sekitar Rp949,88 miliar, dan ini saya perkirakan akan berlanjut pada 2026 ini,” jelas Eko.
Langkah kedua, menurut Eko, adalah optimalisasi pemanfaatan aset daerah seperti tanah dan gedung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai masih banyak aset milik Pemda DIY yang belum dimanfaatkan secara maksimal, seperti eks Hotel Mutiara maupun lahan di kawasan Jalan Parangtritis, yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD jika dikelola dengan baik.
Selain itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menopang pembangunan.
Pada 2024, Forum CSR DIY berhasil mengonsolidasikan sekitar Rp64 miliar, sementara pada 2025 sekitar Rp60 miliar. Dana tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pengangguran, hingga pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Langkah keempat adalah mendorong optimalisasi kerja sama, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain.
Eko mencontohkan potensi kerja sama dengan Jawa Tengah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan, layanan pendidikan dan kesehatan, serta mitigasi bencana di kawasan Gunung Merapi yang melibatkan wilayah Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang.
Terakhir, ia meminta pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan anggaran dan menjalankan desentralisasi serta otonomi daerah secara konsisten, sembari mengingatkan agar Pemda tidak menaikkan pajak daerah serta memastikan pengelolaan APBD bebas dari praktik korupsi.
