Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, mengungkapkan sebanyak 1,36 juta penduduk miskin ekstrem di Indonesia telah berhasil "naik kelas" berkat berbagai intervensi terpadu pemerintah.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 yang digelar di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin, 27 April 2026.
"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas," ujar Muhaimin dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Jakarta, Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan, secara keseluruhan jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Dari sisi perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6 persen dari total sasaran. Bahkan, lebih dari separuh penerima manfaat mendapatkan lebih dari satu program intervensi.
Selain itu, penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk kegiatan padat karya yang melibatkan lebih dari dua juta orang. Di sektor usaha, pemerintah turut memperluas akses pembiayaan dengan menghadirkan sekitar dua juta debitur baru UMKM.
Kemudian, Muhaimin juga menyoroti peningkatan di sektor ketahanan pangan. Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2025 mencapai angka 125,35, yang menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini didukung stabilitas harga komoditas serta kebijakan pemerintah dalam menjaga harga pasar.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperluas akses layanan dasar, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga perumahan. Hampir seluruh kecamatan kini telah memiliki puskesmas, serta mayoritas desa dan kecamatan telah terlayani fasilitas pendidikan dasar dan menengah.
Program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis juga disebut telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Sementara di bidang pendidikan, puluhan juta penduduk telah terlayani berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin.
Dari sisi anggaran, pemerintah mengalokasikan Rp503,2 triliun melalui APBN dan Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
Muhaimin menegaskan, capaian ini menjadi fondasi penting untuk mencapai target yang lebih ambisius.
"Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029," tegasnya.
Editor: Redaksi TVRINews
