Pemimpin Hizbulah Naim Qassem pada Senin (27/4) menolak rencana negosiasi langsung antara Lebanon dan Israel dan menyebutnya sebagai "dosa besar" yang berpotensi mengguncang stabilitas negara.
"Kami secara tegas menolak negosiasi langsung dengan Israel, dan pihak berwenang harus tahu bahwa tindakan ini tidak akan menguntungkan Lebanon maupun mereka sendiri," kata Qassem dalam pernyataan yang disiarkan Al-Manar.
Ia juga mendesak pemerintah Lebanon untuk membatalkan rencana tersebut karena dinilai dapat menyeret negara ke dalam spiral ketidakstabilan.
Menurut laporan AFP, Qassem menuding pemerintah mengabaikan hak Lebanon dan menyerahkan wilayah, serta berhadapan dengan kelompok yang ia sebut sebagai "perlawanan".
"Negosiasi ini bagi kami seolah tidak pernah ada dan sama sekali tidak menjadi perhatian kami," ujarnya.
Ia menegaskan Hizbullah akan tetap melanjutkan "perlawanan defensif" dan tidak akan meletakkan senjata.
"Seberapa pun ancaman dari musuh, kami tidak akan mundur, tidak akan tunduk, dan tidak akan kalah," tegasnya.
Pernyataan ini muncul di tengah upaya diplomasi yang dimediasi Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan perang.
Perwakilan Lebanon dan Israel sebelumnya telah menggelar dua pertemuan di Washington dan berkontribusi pada tercapainya gencatan senjata yang mulai berlaku pada 17 April.
Pemerintah Lebanon menyatakan negosiasi bertujuan menghentikan perang, menarik pasukan Israel dari selatan Lebanon, serta memulangkan warga yang mengungsi.
Pada 23 April, Presiden Trump mengumumkan gencatan senjata diperpanjang selama tiga minggu. Namun, serangan tetap terjadi di lapangan.
Serangan Israel ke Lebanon selatan dilaporkan menewaskan sedikitnya 36 orang di Lebanon. Sementara Hizbullah mengklaim melakukan sejumlah serangan balasan terhadap pasukan Israel di Lebanon selatan serta meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel utara.
