jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi menyatakan PAN mendukung usulan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembatasan uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum. Menurut Viva, pembatasan penggunaan duit tunai saat pemilu dapat menekan politik uang.
"PAN setuju dengan gagasan pembatasan penggunaan uang tunai dalam tahapan pemilu oleh KPK untuk mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas," kata dia kepada awak media, Senin (27/4).
BACA JUGA: KPK Usul Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu, Sahroni Nasdem: Kami Dukung
Viva menambahkan perlu rumusan secara detail dan rasional dalam revisi Undang-Undang Pemilu serta UU Pemilihan Kepala Daerah agar wacana pembatasan uang tunai bisa diterapkan.
"Sebab, sistem politik kita masih berbasis mobilisasi biaya tinggi dan juga uang tunai adalah alat paling cepat, fleksibel, dan sulit dilacak," ungkapnya.
BACA JUGA: Cegah Money Politic, KPK Minta Pembatasan Uang Tunai saat Pemilu
Viva mengatakan bahwa pembatasan uang tunai selama pemilu bukan sesuatu yang sulit terjadi karena beberapa negara, seperti India, Brasil, hingga Korea Selatan, telah melakukannya.
Dia menyebutkan PAN merasa pembatasan uang tunai tidak bisa diartikan sebagai penghambat atau pembatasan fleksibilitas operasional politik.
BACA JUGA: Teken LOI e-Voting, Kepala BSKDN: Digitalisasi Pemilu Tetap Berlandaskan Prinsip Demokrasi
"Namun, ini semua diarahkan agar nilai kedaulatan rakyat sebagai nilai luhur demokrasi jangan disulap sebagai komoditas ekonomi untuk jual beli suara," ujar Viva.
Dia menuturkan pembatasan duit tunai bisa menekan politik uang, meski tidak dapat menghilangkan secara menyeluruh.
"Sebab, politik uang bisa beradaptasi dan berkamuflase untuk beralih ke transfer digital lewat pihak ketiga, atau modus operandi lainnya," kata Viva.
Menurut dia, suara rakyat bisa lebih murni apabila usul pembatasan uang tunai pada pemilu masuk dalam aturan.
"Rakyat akan memilih berdasarkan pada nilai integritas dan kapasitas calon, bukan pada isi tas. Suara rakyat akan dapat lebih menentukan dan mengendalikan arah demokrasi, dibandingkan kekuatan uang pemilik modal," katanya. (ast/jpnn)
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan
