Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diketahui membutuhkan investasi untuk pembangunan infrastruktur mencapai US$625 miliar atau setara Rp10.728 triliun (Asumsi Kurs: Rp17.165/dolar) hingga periode 2029. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 - 2029.
Sejalan dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pihaknya akan melaksanakan pembangunan secara selektif. Mengingat, APBN memiliki keterbatasan dan tidak dirancang untuk mendanai seluruh proyek strategis.
Dalam penjelasannya, pemerintah hanya akan fokus memberikan dukungan pendanaan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi tinggi (high-economic effect). Proyek yang dipilih harus memiliki efek turunan (multiplier effect) yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kita sadar pemerintah tidak bisa membangun semuanya. Kita pilih proyek seperti konektivitas, kawasan industri, pelabuhan ekspor, dan dukungan energi untuk hilirisasi," ujar Purbaya dalam agenda Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Purbaya menggambarkan bahwa saat ini porsi pembiayaan pemerintah hanya mencakup 10% dari PDB, sedangkan sisanya bergantung pada modal swasta.
Dalam rangka terus meningkatkan minat swasta, pemerintah akan menggeber proyek melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di mana, pemerintah menargetkan setiap Rp1 dana APBN mampu menarik modal swasta sebesar Rp3 hingga Rp4.
Baca Juga
- Proyek 100 Infrastruktur Pascapanen Siap Jalan, Pengamat Ingatkan Risiko Ini
- Mengukur Daya Gempur SMI dan IIF Mengakselerasi Proyek Infrastruktur
- IIF Catat Pembiayaan Infrastruktur Rp44 Triliun hingga 2025
“Presiden sudah arahkan pengendalian harus cepat dan andal. Artinya project pipeline harus siap dan real time monitoring harus tersedia agar daya saing investasi kita tidak kalah,” ujarnya.
Foto udara Jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis (27/8/2020). Bisnis/Rachman
Purbaya menambahkan, pengembangan infrastruktur ke depan juga akan secara lebih masif didorong pembiayaannya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI selaku Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT SMI, Reynaldi Hermansjah menyatakan kesiapannya untuk mendorong skema pembiayaan inovatif yang mampu menarik modal lebih besar ke sektor infrastruktur.
Dalam laporannya, dari total kebutuhan investasi infrastruktur hingga 2029 sebesar US$625 miliar atau Rp10.728 triliun, kapasitas APBN dan APBD yang hanya mampu memenuhi 40% dari total kebutuhan.
Perinciannya, alokasi APBN diprediksi hanya mampu memenuhi sebesar US$143,84 miliar (Rp2.469 triliun), alokasi APBD sebesar US$104,31 miliar (Rp1.790 triliun). Sehingga, masih tersisa gap pembiayaan infrastruktur senilai US$377,2 miliar (Rp6.475 triliun).
"Untuk itu, PT SMI memiliki peran strategis sebagai development financial institution dalam menjembatani kesenjangan pendanaan sekaligus mendorong skema pembiayaan yang lebih inovatif," ujarnya.
Kebutuhan Pendanaan Infrastruktur 2025 – 2029: Sumber Pendanaan Nilai (US$ Miliar) Persentase (%) Alokasi APBN untuk Infrastruktur 143,84 20,00% Alokasi APBD untuk Infrastruktur 104,31 16,68% Gap Pendanaan (Non-APBN/APBD) 377,20 60,32% Total Kebutuhan Investasi 625,37 100,00%Adapun, Reynaldi menyebut pihaknya telah mengucurkan akumulasi komitmen pembiayaan infrastruktur tembus Rp275 triliun dalam kurun waktu 17 tahun beroperasi. Di mana, total nilai akumulasi investasi mencapai Rp1.183 triliun. Di mana, dukungan pembiayaan tersebut menyerap hingga 10,9 juta tenaga kerja.
Reynaldi menegaskan investasi infrastruktur yang berkualitas merupakan kunci utama untuk menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat arus barang dan jasa. Langkah ini selaras dengan target Astra Cita menuju Indonesia Emas 2045.
"Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 0,5%," pungkasnya.
Nilai Ekonomi ProyekMeski pemerintah telah masif mendorong pengembangan infrastruktur dalam beberapa waktu belakangan, upaya tersebut dinilai sia-sia dan tidak akan memberikan dampak ekonomi maksimal jika tidak dibarengi dengan pengembangan wilayah di sekitarnya.
Tanpa perencanaan pengembangan wilayah yang matang, infrastruktur yang dibangun berisiko menjadi tidak layak secara ekonomi dan sepi peminat.
Guru Besar Fakultas Teknik UGM, Danang Parikesit, mencontohkan pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung yang menjadi pelajaran berharga. Meskipun menjadi tol pertama di Sulawesi Utara, proyek ini mengalami kendala karena proyeksi trafik yang meleset jauh dari realitas.
