Kemenhub Panggil Manajemen Green SM Usai Kecelakaan Kereta di Bekasi, Dalami Kepatuhan Operator

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pool taksi Xanh SM (Green SM) di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026 malam. (Sumber: ANTARA/HO-Kemenhub)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memanggil manajemen taksi Green SM atau Xanh SM, Selasa (28/4/2026) malam. Taksi ini diketahui terlibat tabrakan kereta di Staisun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aaan Suhanan menyebut pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mendalami keterlibatan taksi Green SM dalam kecelakaan.

"Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, Ditjen Perhubungan Darat telah memanggil manajemen Xanh SM atau Green SM pada hari ini, Selasa untuk klarifikasi pasca-kecelakaan," kata Aan Suhanan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Aan menyatakan, berdasarkan data di aplikasi Siprajab, taksi yang terlibat kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur bernopol B 2864 SBX. Kendaraan tersebut terdaftar beroperasi di Jabodetabek dan memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026.

Menurut Aan, pihaknya akan mendalami kepatuhan operator terhadap ketentuan yang berlaku. Kemenhub juga mendalami perizinan, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, serta kepatuhan operasional angkutan umum oleh Green SM.

Baca Juga: Menko AHY Pasca Tabrakan KRL & Kereta Argo Bromo Anggrek: Kita Akan Investigasi

Perusahaan Green SM disebut telah mengantongi sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang berlaku lima tahun. Kemenhub pun akan meninjau penerapan standar keselamatan di lapangan oleh perusahaan.

“Selanjutnya, kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum," kata Aan Suhanan dikutip Antara.

"Termasuk kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan."

Lebih lanjut, Aan menyatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi, pendalaman, serta penindakan jika terbukti ada pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV