Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin meminta pemerintah tidak mengalihkan fokus dari persoalan utama keselamatan transportasi publik, menyusul usulan evaluasi penempatan gerbong khusus perempuan pada KRL.
Ia menilai usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut berangkat dari semangat perlindungan perempuan, namun belum menyentuh akar persoalan dalam sistem perkeretaapian.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL pada dasarnya merupakan langkah afirmatif untuk memberikan rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender di ruang publik. Namun dalam konteks kecelakaan, faktor penentu keselamatan lebih banyak ditentukan oleh aspek sistemik.
Baca juga: KAI: Evakuasi sarana KRL masih berlangsung, keselamatan diutamakan
Ia menyoroti pentingnya pembenahan pada sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, kedisiplinan operasional dan standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel serta teknologi pengendalian, hingga manajemen lalu lintas kereta yang terintegrasi antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek.
Derta mengingatkan bahwa data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebagian besar kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh faktor human error dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong penumpang.
Ia menilai perubahan posisi gerbong perempuan tidak secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta, sehingga kebijakan tersebut berpotensi bersifat simbolik jika tidak didukung kajian komprehensif.
Derta juga menekankan perlindungan perempuan di ruang publik harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, serta edukasi publik terkait keamanan bersama.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong audit menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, mulai dari persinyalan, komunikasi antar kereta, hingga kontrol operasional untuk menutup celah risiko.
Baca juga: Komisi V DPR minta KNKT usut kecelakaan kereta di Bekasi
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai krusial melalui pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan momentum pasca kecelakaan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Derta.
Baca juga: DPR: benahi sistem keselamatan-keamanan KRL
Ia menilai usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tersebut berangkat dari semangat perlindungan perempuan, namun belum menyentuh akar persoalan dalam sistem perkeretaapian.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL pada dasarnya merupakan langkah afirmatif untuk memberikan rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender di ruang publik. Namun dalam konteks kecelakaan, faktor penentu keselamatan lebih banyak ditentukan oleh aspek sistemik.
Baca juga: KAI: Evakuasi sarana KRL masih berlangsung, keselamatan diutamakan
Ia menyoroti pentingnya pembenahan pada sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, kedisiplinan operasional dan standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel serta teknologi pengendalian, hingga manajemen lalu lintas kereta yang terintegrasi antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek.
Derta mengingatkan bahwa data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebagian besar kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh faktor human error dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong penumpang.
Ia menilai perubahan posisi gerbong perempuan tidak secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta, sehingga kebijakan tersebut berpotensi bersifat simbolik jika tidak didukung kajian komprehensif.
Derta juga menekankan perlindungan perempuan di ruang publik harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, serta edukasi publik terkait keamanan bersama.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong audit menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, mulai dari persinyalan, komunikasi antar kereta, hingga kontrol operasional untuk menutup celah risiko.
Baca juga: Komisi V DPR minta KNKT usut kecelakaan kereta di Bekasi
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai krusial melalui pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan momentum pasca kecelakaan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Derta.
Baca juga: DPR: benahi sistem keselamatan-keamanan KRL
