Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mendapat penghargaan dalam kategori Top Regency in Local Economic Growth and Creative Financing, di ajang National Governance Award (NGA) 2026 yang digelar Metro TV. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra.
"Saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamandau yang mendukung penuh program saya, terutama Bazar UMKM Lamandau, yang mana dari Bazar UMKM ini kami membuktikan bahwa tanpa APBD kita bisa menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Lamandau," ujar Rizky, dalam program Metro Pagi Primetime Metro TV, Rabu, 29 April 2026.
Lamandau sukses kembangkan model ekonomi komunitas mandiri
Kabupaten Lamandau mencatatkan transformasi ekonomi yang progresif melalui penguatan ekonomi komunitas dan ekonomi UMKM mandiri. Keunggulan kompetitif Lamandau terletak pada strategi creative financing, di mana pemerintah daerah berhasil mengaktivasi ruang-ruang ekonomi melalui kolaborasi strategis dengan sektor swasta dan kemitraan non-APBD. Dengan capaian PDRB per kapita sekitar Rp79,72 juta.
Baca Juga :
Sabet Penghargaan NGA 2026, Pemkab Morowali Utara Unggul Hilirisasi Mineral Nasional"Inovasi ke depan kita akan coba masuk ke kecamatan mulai bulan depan. Jadi semoga UMKM bakal jauh lebih tumbuh. Jadi kalau satu UMKM itu yang jual bakso aja sampai 10 juta mas, itu yang jual mie ayam itu minimal 4 juta. Mereka cuma bayar lapak satu hari 100 ribu dengan dampak yang begitu besar," kata Rizky.
Kabupaten Lamandau menonjol sebagai model transformasi ekonomi berbasis komunitas, yang berhasil menggeser pendekatan pembangunan dari ketergantungan APBD menuju kolaborasi ekonomi non-pemerintah.
Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang stabil, tingkat kemiskinan yang sangat rendah di angka 3,33 persen, serta penguatan ekosistem UMKM menjadikan Lamandau sebagai kabupaten dengan model ekonomi komunitas yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional
Sukses atasi konflik plasma 200 hektare
Pemerintah Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, berhasil memediasi konflik antara masyarakat dengan perusahaan swasta terkait lahan perkebunan. Mediasi ini menghasilkan kesepakatan penyediaan lahan plasma seluas 200 hektare untuk warga Tapin Bini.
Bupati Rizky Aditya Putra menegaskan mediasi itu wujud dari pemerintah hadir sebagai penengah agar investasi tidak mengorbankan hak-hak lokal dan kelestarian lingkungan. Istilah kebun plasma merupakan bentuk kemitraan, di mana perusahaan besar sebagai inti membantu masyarakat sekitar untuk memiliki dan mengelola kebun mereka sendiri.
Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra. Foto: Tangkapan Layar.
Pola ini, membuat warga bukan sekadar menjadi buruh, melainkan pemilik aset yang hasil panennya diserap oleh perusahaan dengan harga yang adil. Hal ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar kesenjangan ekonomi dapat terkikis.
Tak hanya soal lahan, pengelolaan ekonomi warga nantinya akan diwadahi oleh koperasi masyarakat. Agar berjalan profesional dan bebas dari praktik penyimpangan, Bupati akan mengawasi langsung jalannya koperasi tersebut.
"Kepada saya langsung, jadi saya bisa tahu berapa investasi di situ dan siapa yang mengerjakan. Jadi enggak 'KUD: Ketua Untung Duluan'. Biasanya ini yang tata kelolanya harus diperbaiki, itu jadi masalah di daerah biasanya," ungkap Rizky.
Dengan kesepakatan ini, pemerintah daerah berharap iklim investasi di Lamandau semakin sehat, sekaligus menjadi standar baru dalam penyelesaian konflik agraria yang mengutamakan musyawarah dan keadilan bagi masyarakat serta lingkungan.
Kepala daerah Lamandau
Capaian Pemkab Lamandau ini tak dipungkiri berkat kerja keras Bupatinya, Rizky Aditya Putra dan Wakil Bupati Abdul Hamid. Rizky-Hamid memimpin Lamandau sejak dilantik Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran pada 24 Maret 2025.
Rizky dari Partai Gerindra dan Hamid dari PPP ini menjabat untuk periode 2025-2030. Mereka berhasil unggul dengan meraih 28.755 suara atau 50,99 persen dari total suara sah pada Pilkada 2024.
