JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud senilai Rp 25 miliar sukses mendulang sorotan masyarakat.
Bukan hanya angkanya yang fantastis, tetapi waktunya yang terasa kurang pas saat pemerintah melakukan efisiensi di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu.
Publik tentu mempertanyakan prioritas.
Baca juga: “In This Economy”, Masihkah Relevan Anggaran Tinggi untuk Rumah Jabatan?
Ketika jalan masih banyak yang rusak, pelayanan kesehatan belum merata, sekolah butuh perbaikan, sampai kebutuhan dasar warga belum sepenuhnya terpenuhi, proyek rumah jabatan terasa seperti agenda "antah-berantah".
Rumah jabatan kerap menjadi "fresh start", tiap pejabat baru hadir.
Lebih mudah
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan menilai, fenomena itu terjadi bukan tanpa alasan.
Membangun rumah jabatan terlihat lebih mudah dan representatif, ketimbang membangun pelayanan publik yang kerap membutuhkan waktu.
Perbaikan maupun pembangunan layanan punya jalan lebih panjang.
Harus ada kajian, proses tender, hitung-hutingan anggaran, koordinasi antar dinas dan kementerian/lembaga, hingga hambatan birokrasi lain.
"Faktor itu mungkin ada juga, karena ketika pengadaan barang/jasa untuk infrastruktur itu kan memang harus melalui proses lelang gitu ya, tidak bisa serta-merta itu dikerjakan sendiri. Apalagi nominalnya di atas Rp 200 juta, itu pasti harus melalui proses lelang," kata Misbah, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/4/2026).
