jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia atau KAI melakukan penertiban perlintasan sebidang serta mempercepat pembangunan Double-Double Track (DDT) untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan pihaknya bersama Kementerian Perhubungan tengah melakukan penertiban terhadap perlintasan sebidang.
BACA JUGA: DPR Minta Dirut KAI Mundur Pasca-Tabrakan Kereta, Muslim Arbi: Tunggu Hasil Investigasi
Mereka juga akan menindak perlintasan liar yang dinilai membahayakan keselamatan.
"Pada saat ini kami dengan Kementerian Perhubungan dalam hal ini Dirjen Kereta Api itu melakukan penertiban yang sangat ketat sekali. Tentunya kami mengharapkan dukungan dari masyarakat juga dalam dua hal,” ucap Bobby pada Rabu (29/4) malam.
BACA JUGA: Dalami Penyebab Tabrakan KA, Polisi Periksa Sopir Taksi Listrik dan Petugas KAI
“Satu adalah tidak membuat perlintasan liar lagi. Ketika membuat perlintasan liar ini, maka menghalangi visibility dari masinis kami," lanjutnya.
Dia menjelaskan, perlintasan resmi dilengkapi sistem pengamanan seperti sensor, bukan sekadar palang pintu.
BACA JUGA: PT KAI Bakal Dievaluasi Total Buntut Tabrakan Kereta Api di Bekasi
Untuk itu, masyarakat diminta tidak melanggar rambu maupun membuka kembali perlintasan yang telah ditutup karena tidak memenuhi standar keselamatan.
"Kami sudah mendapatkan arahan kemarin berdua dengan Pak Menteri dari Presiden langsung bahwa dari 1.800 perlintasan yang kita identifikasi jenisnya seperti ini, itu akan kami lakukan peningkatan atau pemenuhan syarat-syarat dari keselamatan,” jelasnya.
Sementara itu, Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan pembangunan jalur ganda atau DDT ke depan akan disesuaikan dengan perubahan skema pengelolaan prasarana perkeretaapian.
"Ke depan dapat bisa saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT. KAI. Sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator,” kata dia.
Perubahan itu akan memengaruhi perencanaan proyek DDT, termasuk pembagian investasi antara pemerintah dan KAI.
Terkait operasional KRL, Dudy menyebut layanan akan kembali dibuka setelah mendapatkan persetujuan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
"Apabila sudah ada clearance dari KNKT, siang ini kami akan membuka kembali layanan KRL Jabodetabek yang dari Cikarang dan Bekasi Timur untuk beroperasi lagi," tuturnya. (mcr4/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
