jpnn.com - PONTIANAK -- Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat Benny Rhamdani mengatakan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) bagi seluruh anggota DPRD dari Fraksi Hanura, menjadi ajang konsolidasi internal partai.
Sebab, partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu akan menghadapi agenda verifikasi faktual parpol dan persiapan menuju kontestasi demokrasi 2029.
BACA JUGA: Hanura Gelar Bimteknas di Pontianak, Potensi Ekonomi Daerah Bergerak, UMKM Terdongkrak
Menurut Benny, penguatan kapasitas anggota legislatif merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem demokrasi.
Dia mengungkapkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan kekuasaan legislatif yang lahir dari legitimasi pemilu, tetapi juga kapasitas intelektual.
BACA JUGA: OSO Tegaskan Festival Cap Go Meh Singkawang Contoh Nyata Keberagaman & Toleransi di Indonesia
"Setiap keputusan politik tidak boleh diambil tanpa basis pengetahuan yang kuat,” kata Benny dalam konferensi pers sebelum bimteknas di Grand Mahkota Hotel, Pontianak, Kalbar, Kamis (30/4).
Eks kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) itu juga mengingatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat daerah dapat berdampak serius terhadap arah pembangunan.
BACA JUGA: KKI Gelar Seleknas 2026, OSO Ajak Atlet Junjung Sportivitas
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas melalui bimteknas menjadi agenda rutin yang strategis bagi Hanura.
“Anggota DPRD Hanura harus memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan daerah,” ungkap Benny.
Partai Hanura akan menggelar Bimteknas bagi seluruh anggota DPRD dari Fraksi Hanura pada 1-3 Mei 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat.
Kegiatan ini diikuti oleh 525 anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota hasil Pemilu 2024.
Benny menyatakan pemilihan lokasi di luar Jakarta merupakan bentuk komitmen partai terhadap penguatan daerah.
Menurut Benny, Hanura secara konsisten menyelenggarakan bimteknas di berbagai daerah.
“Di tengah banyak agenda nasional yang dipusatkan di Jakarta, Hanura justru memilih daerah sebagai pusat kegiatan. Ini adalah komitmen kami untuk mendorong daerah berdaya sebagai fondasi Indonesia yang sejahtera,” kata Benny.
Di kesempatan sama, Ketua Steering Committee (SC) Bimteknas Hanura Hildi Hamid menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD. Mantan bupati Kayong Utara itu menilai kebijakan efisiensi telah mempersempit ruang fiskal daerah, sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan otonomi daerah.
Hildi menyebut bahkan ada sejumlah daerah yang mulai merasakan penurunan kewenangan dalam mengelola pembangunan. "Ada daerah yang merasa sekarang ini bukan lagi otonomi daerah karena tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran,” ucap Hildi.
Di mencontohkan kondisi di Kabupaten Kayong Utara yang proporsi belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD. Namun, lanjut dia, kondisi tersebut bukan semata karena besarnya belanja pegawai, melainkan karena keterbatasan total anggaran daerah.
"Ini bukan karena belanjanya yang besar, tetapi karena APBD-nya yang kecil, sehingga proporsinya menjadi tinggi,” jelasnya.
Hildi juga mengungkapkan di sejumlah kabupaten di Kalbar terdapat kebijakan penghematan yang berdampak langsung pada DPRD, termasuk tidak terakomodasinya pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan dalam anggaran daerah.
“Ada daerah yang tidak lagi mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD karena alasan efisiensi belanja,” kata Hildi. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
