REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK, – Pemerintah memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna mencegah keracunan pangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji saat kunjungan ke Lebak, Banten, Kamis.
Langkah ini dilakukan menyusul insiden keamanan pangan di Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan beberapa penerima program mengalami gangguan kesehatan. "Penanganan korban (ibu hamil dan balita) sudah dilakukan. Sistem pengawasan juga terus diperketat, termasuk respons cepat terhadap kejadian," kata Wihaji.
Pemerintah juga bertindak tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar standar operasional prosedur (SOP). "Kalau terbukti melanggar, maka akan ada penutupan sementara fasilitas distribusi jika ditemukan masalah. Oleh karena itu, pemerintah terus mengendalikan kualitas makanan dengan lebih ketat," ucapnya.
Wihaji menambahkan, kasus kematian seorang balita sebelumnya bukan disebabkan oleh makanan MBG, melainkan karena kondisi kesehatan yang sudah ada. "Program MBG 3B merupakan program prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan gizi kelompok rentan, dengan pendekatan kolaboratif dan perhatian khusus pada wilayah serta komunitas yang belum terjangkau," jelasnya.
Kemendukbangga/BKKBN juga telah mengerahkan Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah sekitar 597.287 tim di seluruh Indonesia, dengan salah satu tugas mendistribusikan program MBG 3B. TPK mendapatkan insentif sebesar Rp1.000 per ompreng yang dibagikan kepada penerima manfaat.
.rec-desc {padding: 7px !important;} Konten ini diolah dengan bantuan AI.
