Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi mandatory biodiesel B50 yang bakal digeber pemerintah mulai Juli 2026 berpotensi menjadi pedang bermata dua.
Di satu sisi memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, di sisi lain memicu tekanan terhadap pasokan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berisiko mengerek harga minyak goreng di dalam negeri, terutama saat produksi sawit masih stagnan dan pasar global bergejolak.
Penerapan B50 merupakan bagian dari strategi besar pemerintah yang sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika global sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).
Adapun, uji coba penggunaan B50 telah berlangsung hampir 6 bulan pada berbagai sektor, mulai dari alat berat, kapal, hingga truk, dan hingga kini masih terus berjalan. Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan implementasi B50 mulai berlaku pada 1 Juli mendatang sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan energi alternatif di dalam negeri.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan, dampak B50 terhadap harga minyak goreng sangat bergantung pada produktivitas sawit nasional.
Menurutnya, jika produktivitas meningkat, kekhawatiran terhadap kenaikan harga dapat diminimalkan. Terlebih, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) juga telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendongkrak produktivitas sawit dengan mendatangkan serangga penyerbuk dari Tanzania.
Baca Juga
- Gapki Proyeksi Mandatori B50 Butuh Tambahan 1,7 Juta Ton CPO pada 2026
- Bahlil Ungkap Strategi Hadapi Krisis Energi: Genjot Lifting, Implementasi B50 & E20
- Menjajal Performa B50, Sejauh Apa Kesiapan Mandatory Solar Campur Sawit 50%?
“Kalau misalnya produktivitasnya meningkat seharusnya kita tidak perlu mengkhawatirkan karena kan sawit ini kan sebagian kecil saja yang jadi minyak goreng, sebagian lainnya itu juga menjadi kosmetik, menjadi sabun, odol, dan segala macam, ditambah lagi dengan kebutuhan energi,” kata Iqbal saat ditemui di sela-sela rapat koordinasi nasional (rakornas) Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Ketua Umum Gapki Eddy Martono mengatakan, industri sawit selama lebih dari 4 dekade telah menjadi tulang punggung ekonomi nasional, mulai dari penyumbang devisa hingga penyerap tenaga kerja jutaan orang.
Dia menjelaskan, kontribusi devisa sawit tetap besar meski sempat berfluktuasi. Setelah mencetak rekor ekspor US$39 miliar pada 2022, nilainya turun menjadi US$30 miliar pada 2023 dan kembali melemah ke US$27,76 miliar pada 2024, sebelum meningkat lagi menjadi US$35,9 miliar pada 2025.
Di tengah tekanan global, Eddy menilai industri sawit tetap menjadi penopang neraca perdagangan Indonesia, bahkan program mandatory biodiesel turut berkontribusi terhadap penghematan devisa
“Dengan adanya devisa sawit yang tinggi tersebut, menjadi neraca perdagangan RI tetap positif. Bahkan, melalui penerapan B35 pada tahun 2023, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar Rp120 triliun. Tahun 2024 sebesar Rp124 triliun dan penerapan B40 pada tahun 2025, Indonesia berhasil menghemat devisa sebesar Rp133 triliun,” kata Eddy dalam acara Syukuran HUT dan Launching Buku 45 Tahun Gapki, Rabu (29/4/2026).
Namun demikian, dia mengakui industri sawit menghadapi tantangan serius, terutama stagnasi produksi dalam 5 tahun terakhir di tengah lonjakan kebutuhan untuk pangan dan energi.
Guna mendongkrak produksi, Gapki bersama pemerintah dan lembaga riset mendatangkan tiga spesies serangga penyerbuk dari Tanzania yang telah melalui proses karantina panjang dan resmi dilepas. Selain itu, sumber daya genetik baru juga dihadirkan guna mendukung pengembangan bibit unggul yang lebih produktif.
Di sisi lain, Eddy menyebut, implementasi B50 berpotensi menambah kebutuhan CPO sekitar 1,5–1,7 juta ton tahun ini dan hingga 3–3,5 juta ton dalam setahun. Meski produksi dinilai masih mencukupi, kondisi stagnasi membuat Indonesia berisiko tidak mampu memenuhi lonjakan permintaan ekspor.
Untuk itu, dia menegaskan kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas sehingga peningkatan produktivitas dan produksi menjadi keharusan, terutama melalui percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR) yang selama ini berjalan lambat.
Eddy menambahkan, produksi sawit sempat meningkat tipis didorong faktor cuaca yang mendukung serta hasil replanting perusahaan yang mulai panen. Namun, percepatan PSR dinilai mendesak agar Indonesia tidak tertinggal dari peningkatan permintaan global. Menurutnya, tingginya kebutuhan dunia terhadap sawit harus diimbangi dengan peningkatan produksi dan produktivitas dalam negeri.
Di tengah itu, Gapki memperkirakan produksi CPO tahun ini berpotensi tidak tumbuh signifikan, bahkan bisa menurun akibat kombinasi cuaca ekstrem seperti El Nino dan lonjakan harga pupuk hingga 30%. Meski tren normalnya produksi masih bisa naik sekitar 1 juta ton, risiko kekeringan dan berkurangnya pemupukan oleh petani dapat menekan output hingga turun 1–2 juta ton, dengan dampak yang diperkirakan lebih besar pada tahun berikutnya.
Di samping itu, Eddy juga mengingatkan potensi gejolak harga global apabila implementasi B50 mendorong kenaikan harga minyak sawit.
“Minyak sawit kalau terjadi kenaikan harga dan lebih tinggi dari minyak nabati lainnya, seperti tahun 2024, yang terjadi bukan peningkatan ekspor, malah justru turun. Kenapa? Mereka menggantikan dengan minyak nabati lain,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak berbalik menekan harga domestik akibat kelebihan pasokan. Meski demikian, dia memastikan pasokan dalam negeri tetap aman. Namun, dia mengakui ekspor berpotensi terkoreksi apabila permintaan global meningkat di tengah keterbatasan produksi.
“Yang nanti yang tidak bisa dipenuhi adalah itu kalau terjadi kenaikan negara-negara importir permintaan naik, belum tentu bisa dipenuhi,” imbuhnya.
Kerek Harga CPOSementara itu, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, implementasi mandatory B50 tidak serta-merta mengganggu ketersediaan CPO, melainkan menyimpan risiko pada sisi distribusi dan dinamika pasar.
Faisal mengatakan, secara umum kapasitas produksi CPO Indonesia masih cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor, domestik, termasuk tambahan permintaan dari program B50. Namun, dia mengingatkan adanya sejumlah faktor yang perlu diantisipasi, terutama jika terjadi lonjakan permintaan dari negara importir.
Menurutnya, peningkatan serapan domestik akibat B50 berpotensi mendorong pergeseran alokasi pasokan dari ekspor ke dalam negeri. Kondisi ini dapat mengurangi suplai di pasar global, yang pada akhirnya berisiko mendorong kenaikan harga CPO, setidaknya dalam jangka pendek. Di sisi lain, kekurangan pasokan tersebut juga bisa diisi oleh negara pesaing Indonesia di pasar internasional.
“Supply di pasar internasional itu bisa jadi berkurang karena Indonesia adalah pemain terbesar dalam industri CPO global dan kalau dia supply-nya berkurang, maka akan menaikkan harga paling tidak dalam jangka pendek,” ujar Faisal kepada Bisnis, Kamis (30/4/2026).
Di sisi lain, Faisal menyoroti struktur industri sawit yang mayoritas dikuasai swasta, berbeda dengan sektor bahan bakar minyak yang didominasi BUMN seperti Pertamina. Hal ini membuat pengawasan rantai pasok, mulai dari produksi hingga distribusi, menjadi krusial agar prioritas pemenuhan kebutuhan domestik tetap terjaga tanpa mengorbankan sektor lain, termasuk pangan.
Lebih lanjut, dia menambahkan persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan distribusi. Menurutnya, pelaku usaha cenderung menyalurkan pasokan ke pasar yang memberikan keuntungan lebih tinggi.
Dia menilai dengan adanya potensi selisih harga antara pasar domestik dan internasional, pelaku usaha berpeluang lebih memilih ekspor ketimbang memasok kebutuhan dalam negeri.
“Jadi permasalahannya bukan karena supply, karena produksinya sebetulnya cukup, tetapi masalah distribusi dan pilihan untuk antara ekspor dengan domestik. Domestiknya antara B50 dengan minyak goreng,” tuturnya.
Senada, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai peningkatan serapan CPO untuk B50 berpotensi menekan pasokan global dan mengerek harga global, yang pada akhirnya bisa berdampak ke dalam negeri.
“B50 akan mengurangi supply CPO global yang berpotensi mendongkrak harga, jika DMO dan DPO tidak dijalankan dengan baik, ini berpotensi mendongkrak harga minyak goreng dalam negeri,” tutur Wijayanto kepada Bisnis.
Menurutnya, prioritas pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan pada kebutuhan pangan dan energi melalui kebijakan seperti domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO), meski berisiko menekan ekspor.
Dalam jangka pendek, Wijayanto memperkirakan ekspor berpotensi turun meskipun harga naik, sementara sebagian pasar global bisa beralih ke minyak nabati lain. Meski demikian, potensi kehilangan pangsa ekspor dinilai bersifat sementara karena peningkatan produktivitas sawit dalam jangka menengah dapat memulihkan posisi Indonesia, dengan ketahanan energi tetap menjadi prioritas utama.
“Jika kita berhasil mendongkrak produktivitas dalam jangka menengah. Kehilangan pangsa ekspor bukan isu besar, mengingat saat ini isu ketahanan energi justru jauh lebih strategis,” tandasnya.
