JAKARTA, KOMPAS – Kebijakan pembebasan bea masuk sejumlah bahan baku plastik menjadi nol persen diharapkan mampu memperkuat sektor hulu industri yang saat ini terganggu akibat konflik di Timur Tengah. Namun dibalik pembebasan nol persen itu, pelaku industri mengingatkan bahwa ada potensi perdagangan tidak sehat yang perlu diawasi agar tidak mengganggu daya saing di dalam negeri.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Sauqi mengatakan, pelaku industri tekstil, tetap mewaspadai potensi gangguan pasokan dan kenaikan harga bahan baku ke depan. Meski ada dinamika geopolitik di Timur Tengah, dampaknya terhadap produksi industri tekstil nasional dan permintaan pasar sejauh ini belum signifikan.
“Produksi masih relatif stabil saat ini, tapi situasi geopolitik sangat dinamis. Bulan depan kita belum tahu. Risiko tetap ada,” kata Farhan saat dihubungi, Jumat (1/5/2026), di Jakarta.
Meski begitu, Farhan menjelaskan, industri tekstil dan serat menghadapi tekanan dari sisi hulu, terutama terkait pasokan bahan baku petrokimia. Salah satu komponen penting, monoethylene glycol (MEG), saat ini masih terbatas produksinya di dalam negeri. Gangguan pasokan, termasuk kondisi force majeure atau kahar di produsen bahan baku, turut memengaruhi rantai produksi.
Selain itu, tekanan pada industri tekstil juga disebabkan mahalnya bahan baku akibat konflik Timur Tengah. Harga paraxylene, misalnya, yang merupakan bahan baku utama polyester sempat naik mencapai 40 persen atau berada dilevel 1.300 per ton dolar AS.
Adapun paraxylene merupakan bahan untuk membuat polyester, bahan baku plastik polyethylene terephthalate (PET), komponen otomotif, dan lainnya.
Oleh karena itu, kebijakan terbaru pemerintah terkait pembebasan bea masuk impor bahan baku plastik harus mampu menekan ongkos produksi, kebutuhan untuk produksi, hingga menjaga stabilitas dan daya saing dalam negeri.
“Kita membutuhkan penguatan di sektor hulunya, agar rantai di industri tekstil di sektor tengah dan hilir tetap terjaga,” katanya.
Sebelumnya di Kompas.id, pemerintah membebaskan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas atau gas minyak cair (LPG) untuk industri petrokimia, dari 5 persen menjadi 0 persen.
Pemerintah juga menetapkan tarif bea masuk untuk sejumlah bahan baku plastik menjadi 0 persen selama enam bulan. Bahan baku yang dimaksud meliputi polipropilena (PP), polietilena (PE), Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE), dan High-Density Polyethylene (HDPE). Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga pasokan bahan baku industri dan meredam risiko lonjakan harga plastik.
Selain gepolitik Timur Tengah, Farhan menjelaskan, industri tekstil menghadapi tekanan dari praktik perdagangan tidak adil. Tekanan itu terjadi pada salah satu komoditas yang paling terdampak adalah polyethylene terephthalate (PET), turunan atau bahan baku utama serat poliester yang juga digunakan dalam industri tekstil dan kemasan.
Menurut dia, pasar PET domestik selama ini sudah lama tertekan oleh impor, terutama dari China, yang diduga masuk melalui praktik dumping. “Secara historis, PET ini sudah lama digempur impor. Bahkan indikasinya impor dumping. Jadi ketika bea masuk bahan baku plastik dibuat nol persen, kami justru melihat potensi tekanan makin besar,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, dengan tarif nol persen, akses impor seharusnya terbuka luas bagi seluruh negara, tidak hanya mitra dagang tertentu. Kondisi ini dikhawatirkan memperbesar ketergantungan pada bahan baku impor sekaligus menekan produsen domestik yang sudah lebih dulu menghadapi persaingan harga.
Data APSyFI menunjukkan, sekitar 60 persen kebutuhan PET dalam negeri saat ini dipenuhi dari impor, sementara 40 persen sisanya diproduksi di dalam negeri oleh empat perusahaan.
Artinya, rata-rata setiap produsen domestik hanya menguasai sekitar 10 persen pangsa pasar. Oleh sebab itu, pembukaan dan pembebasan impor bea masuk untuk bahan baku plastik tetap diperlukan peraturan teknis untuk melindungi industri di dalam negeri.
“Dengan kondisi seperti itu, wajar jika ada pabrik yang harus berhenti operasi secara berkala. Ada yang jalan tiga bulan, lalu berhenti tiga bulan karena tekanan pasar,” kata Farhan.
Ia menambahkan, pelaku industri telah meminta pemerintah untuk memperkuat instrumen perlindungan, seperti kebijakan antidumping, yang telah diusulkan sejak beberapa tahun lalu. Tanpa perlindungan yang memadai, pembukaan impor dikhawatirkan semakin menekan industri dalam negeri.
Sejalan dengan itu, kontraksi yang tercermin dalam Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sektor tekstil pada April 2026 dinilai tidak terlepas dari kombinasi tekanan impor, khususnya karena praktik dumping dan faktor geopolitik.
Struktur industri tekstil yang terfragmentasi, dari hulu hingga hilir, membuat dampak tekanan terasa tidak merata, tetapi tetap menekan kinerja secara keseluruhan. “Kalau dilihat secara agregat, wajar kalau tekstil mengalami kontraksi. Karena tekanan datang dari bahan baku dan juga serbuan impor,” kata Farhan.
Dalam rilis Kementerian Perindustrian mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) sebesar 51,75, turun tipis 0,11 poin dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 51,86. Penurunan juga terjadi secara tahunan. Nilai IKI April 2026 lebih rendah 0,15 poin dibandingkan April 2025 yang sebesar 51,90. Adapun nilai 50 ke atas menandakan ekspansi. Sedangkan nilai 50 ke bawah artinya industri terkontraksi atau tertekan.
Gejolak geopolitik yang memicu krisis energi di kawasan Selat Hormuz berdampak terbatas terutama pada subsektor industri petrokimia di hilir. Efek rambatannya juga terlihat pada industri lain yang terkait, seperti tekstil.
Kementerian Perindustrian menilai tekanan geopolitik global, termasuk di Selat Hormuz, berdampak luas terhadap kinerja industri manufaktur, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara. Dalam situasi persaingan global yang kian ketat, industri nasional disebut berada dalam posisi “berperang” untuk merebut pasar ekspor.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Hendri Antoni Arif mengatakan, gangguan rantai pasok dan kenaikan biaya logistik akibat gejolak geopolitik dirasakan hampir seluruh negara produsen. Kondisi tersebut turut memengaruhi ketersediaan bahan baku dan biaya pengiriman industri manufaktur.
“Dampak geopolitik di Selat Hormuz itu dirasakan semua negara. Industri negara lain juga mengalami masalah bahan baku dan kenaikan biaya pengiriman, sama seperti yang dialami industri kita,” ujar Febri.
Di dalam negeri, Kemenperin mencatat adanya perbedaan kinerja antara subsektor industri tekstil dan industri pakaian jadi (garment) pada April 2026. Berdasarkan Indeks Kepercayaan Industri (IKI), subsektor tekstil mengalami kontraksi, terutama akibat tekanan pada pasokan bahan baku berbasis petrokimia.
Sebaliknya, subsektor industri pakaian jadi justru mencatat kinerja yang kuat dan menjadi salah satu yang terbaik di antara 23 subsektor industri pengolahan. Fenomena ini dinilai menunjukkan adanya ketimpangan dalam struktur rantai pasok industri tekstil dan turunannya.
Menurut dia, kinerja positif industri garmen tidak terlepas dari kemudahan akses bahan baku, terutama bagi pelaku usaha yang beroperasi di kawasan berikat. Kawasan ini memungkinkan industri memperoleh bahan baku impor dengan lebih mudah untuk tujuan ekspor.
Namun, Kemenperin mencermati bahwa sebagian bahan baku maupun produk jadi dari kawasan berikat juga masuk ke pasar domestik. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan persaingan yang tidak seimbang dengan industri tekstil di luar kawasan berikat yang menghadapi keterbatasan bahan baku.
