Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua individu yang ditahan secara sewenang-wenang di Myanmar.
“Sekretaris Jenderal telah mencatat pemindahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi ke sebuah kediaman yang telah ditentukan,” kata wakil juru bicaranya, Farhan Haq, pada Jumat (1/5).
“Sekretaris Jenderal menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua pihak yang ditahan secara sewenang-wenang sebagai langkah mendasar menuju kondisi yang kondusif bagi proses politik yang kredibel," tambah Haq dalam sebuah pernyataan.
Haq mengatakan Guterres kembali menegaskan bahwa solusi politik yang layak harus didasarkan pada penghentian kekerasan secara segera serta komitmen nyata terhadap dialog yang inklusif.
Guterres juga menekankan peran mitra regional dan internasional, khususnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam mendukung upaya menuju penyelesaian damai, tambahnya.
Myanmar masih dilanda gejolak politik sejak kudeta militer Myanmar 2021, ketika militer mengambil alih kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil. Aksi tersebut memicu protes luas serta konflik berkepanjangan di seluruh negeri.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah, masa hukuman dipangkas
Baca juga: Myanmar berlakukan keadaan darurat di 60 kota
“Sekretaris Jenderal telah mencatat pemindahan Penasihat Negara Daw Aung San Suu Kyi ke sebuah kediaman yang telah ditentukan,” kata wakil juru bicaranya, Farhan Haq, pada Jumat (1/5).
“Sekretaris Jenderal menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap semua pihak yang ditahan secara sewenang-wenang sebagai langkah mendasar menuju kondisi yang kondusif bagi proses politik yang kredibel," tambah Haq dalam sebuah pernyataan.
Haq mengatakan Guterres kembali menegaskan bahwa solusi politik yang layak harus didasarkan pada penghentian kekerasan secara segera serta komitmen nyata terhadap dialog yang inklusif.
Guterres juga menekankan peran mitra regional dan internasional, khususnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dalam mendukung upaya menuju penyelesaian damai, tambahnya.
Myanmar masih dilanda gejolak politik sejak kudeta militer Myanmar 2021, ketika militer mengambil alih kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil. Aksi tersebut memicu protes luas serta konflik berkepanjangan di seluruh negeri.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Aung San Suu Kyi menjadi tahanan rumah, masa hukuman dipangkas
Baca juga: Myanmar berlakukan keadaan darurat di 60 kota
