JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah memperkuat integrasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar layanan di lingkungan pesantren dapat berjalan lebih akurat dan tepat sasaran.
“Kami udah sepakati harus ada sinkronisasi data antara Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemenag dan BGN supaya update tentang berapa yang sudah dapat manfaat dan berapa yang belum dapat manfaat itu bisa kita antisipasi,” ujar Wakil Menteri Agama Romo Syafii di Jakarta, Selasa (12/5/2026).
BACA JUGA:Promosi Garudayaksa ke Super League Disorot, Komisi X: Gak Ada Larangan Presiden Punya Klub Bola
Menurut Romo Syafii, selama ini masih terdapat perbedaan pendekatan pendataan penerima manfaat MBG, terutama pada lembaga pendidikan yang berada di lingkungan pesantren. Wamenag mencontohkan siswa madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun aliyah yang berada di area pesantren belum seluruhnya tercatat sebagai bagian dari kelompok santri penerima manfaat.
“Kami memprediksi hari ini pesantren yang sudah menerima manfaat itu hampir mendekati angka 50 persen,” katanya.
Romo Syafii menyebut jumlah santri di Indonesia mencapai lebih dari 10 juta orang, sementara total peserta didik dan tenaga kependidikan di lingkungan pendidikan binaan Kemenag diperkirakan mencapai 14 hingga 15 juta orang.
BACA JUGA:Jemaah Haji Tertua Mbah Mardijiyono Diberangkatkan ke Makkah, Tidak Turun Bus di Bir Ali
Selain integrasi data, Kementerian Agama juga mencatat sejumlah tantangan lain dalam implementasi MBG di pesantren, di antaranya keterbatasan penetapan titik layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), belum terintegrasinya Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP), serta belum tersedianya data penerima layanan berbasis by name by address untuk mendukung monitoring program.
“Tetap perlu ada kerja keras untuk validasi data dan juga percepatan pembangunan SPPG,” ujar Romo Syafii.
Kementerian Agama mendorong penguatan koordinasi bersama BGN. “Kementerian Agama mendorong penguatan koordinasi, integrasi data, percepatan penetapan titik layanan, pengembangan dashboard monitoring bersama, serta penguatan afirmasi kebijakan terhadap pesantren sebagai satuan layanan pemenuhan gizi,” terangnya.
Pesantren dengan 1.000 Santri Bisa Kelola Dapur MBG MandiriRomo Syafii juga menyebut pesantren dengan jumlah santri di atas 1.000 orang dapat mengelola SPPG secara mandiri dalam Program MBG. Pelaksanaan program itu juga disebut dapat disesuaikan dengan jadwal puasa sunnah santri di lingkungan pesantren.
“Tadi kita sudah sepakat bahwa untuk percepatan penerimaan MBG di pondok pesantren maka pesantren yang jumlah santrinya seribu ke atas itu bisa langsung membangun SPPG sendiri,” ujar Romo Syafii.
BACA JUGA:Jaringan Aktivis Nusantara Dukung Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Tambang Samin Tan
Menurut Wamenag, yayasan pesantren nantinya dapat mengajukan permohonan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendirikan dapur mandiri di lingkungan pesantren. Langkah itu dilakukan agar percepatan layanan MBG bagi santri dan peserta didik di lingkungan pendidikan keagamaan dapat segera berjalan lebih luas.
Romo Syafii mengatakan pola layanan MBG di pesantren tidak harus sepenuhnya mengikuti prototipe umum yang telah ditetapkan BGN. Bentuk dapur maupun pola penyajian makanan disebut dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pesantren selama tetap memenuhi standar sanitasi dan higienitas.
- 1
- 2
- »
