JAKARTA, KOMPAS – Nilai tukar rupiah terus melemah. Meski sempat sedikit menguat, rupiah kini kembali mencatatkan level pelemahan terdalam sepanjang sejarah, yakni mencapai Rp 17.500 per dolar AS. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal dan domestik.
Mengutip data Bloomberg, kurs rupiah terhadap dolar AS telah diperdagangkan di kisaran Rp 17.512 per Selasa (12/5/2026) siang. Angka ini melemah 0,56 persen dibanding penutupan hari sebelumnya yang sebesar Rp 17.414 per dolar AS.
Sebelumnya, nilai tukar rupiah telah mencatatkan pelemahan terdalam sepanjang sejarah di level Rp 17.425 per dolar AS pada 5 Mei 2026. Dari titik tersebut, rupiah sempat menguat selama dua hari beruntun hingga ke level Rp 17.362 per dolar AS.
Adapun tren pelemahan nilai tukar yang terus mencatatkan rekor baru ini terjadi sejak rupiah menembus level Rp 17.000 pada awal April 2026. Kini, pelemahan nilai tukar rupiah telah mencapai 5 persen secara tahun kalender berjalan (year to date).
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas dari PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, mengatakan, rupiah terus mengalami pelemahan akibat didorong oleh faktor eksternal dan internal, terutama akibat memanasnya konflik di Timur Tengah.
“Hari ini rupiah terus mengalami pelemahan, sudah menyentuh level Rp 17.500, yang kemungkinan besar akan kembali menuju Rp 17.550 dalam minggu ini,” katanya.
Rentetan dari risiko global, ditambah lagi penilaian atau peringatan dari lembaga internasional terhadap Indonesia ini memberikan dampak yang cukup masif kepada risk appetite dari investor asing, khususnya terhadap aset-aset berdenominasi rupiah.
Ia menjelaskan, konflik geopolitik di Timur Tengah telah memicu lonjakan harga minyak mentah global. Di sisi lain, dinamika geopolitik tersebut turut mengakibatkan ketidakpastian yang akhirnya mendorong penguatan indeks dolar AS terhadap mata uang utama (DXY).
Di sisi lain, pelemahan nilai tukar juga dipengaruhi oleh data pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026 yang cenderung ditopang oleh belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat. Meski ekonomi tumbuh tinggi hingga 5,61 persen, banyak pihak menilai angka itu tidak sesuai dengan realita tantangan yang dihadapi sektor riil. Pertumbuhan itu juga tidak berdampak signifikan pada investasi.
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menjelaskan, risiko di pasar keuangan domestik tidak semata-mata datang dari faktor eksternal. Catatan dari lembaga internasional, seperti dari MSCI terhadap pasar saham Indonesia, juga berdampak bagi perkembangan nilai tukar.
Rencananya, pengumuman hasil review MSCI itu akan disampaikan pada Selasa (12/5/2026) malam waktu Central European Summer Time (CEST) atau Rabu (13/5/2026) pagi WIB.
Selain itu, penurunan proyeksi peringkat kredit Indonesia oleh Moody’s Ratings dan Fitch Ratings pada awal tahun ini turut memengaruhi selera risiko (risk appetite) investor global terhadap pasar saham dan obligasi domestik. Salah satu aspek utama yang disorot ialah kredibilitas kebijakan pemerintah.
Investor paling alergi dengan negara yang kebijakannya tidak punya grand design yang jelas.
“Rentetan dari risiko-risiko global, ditambah lagi penilaian atau peringatan dari lembaga-lembaga terhadap Indonesia ini memberikan dampak yang cukup masif kepada risk appetite dari investor asing, khususnya terhadap aset-aset berdenominasi rupiah,” tutur Josua dalam Permata Institute for Economic Research (PIER) Economic Review Kuartal Pertama 2026 secara daring.
Ia memperkirakan, nilai tukar rupiah cenderung tidak akan menguat dalam jangka pendek. Ini salah satunya dipengaruhi oleh faktor musiman terkait pembayaran dividen korporasi yang memicu lonjakan permintaan dolar AS pada triwulan II-2026.
Di tengah tekanan terhadap rupiah itu, Bank Indonesia menyiapkan ujuh langkah stabilisasi nilai tukar, meliputi intervensi valuta asing (valas) besar-besaran, menarik modal asing melalui Surat Berharga Bank Indonesia (SRBI), dan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder.
Lalu, BI akan menjaga likuiditas di pasar dan perbankan tetap longgar, serta memperbesar invervensi di pasar non-delivery forward (NDF). Selain itu, pembelian dolar AS akan diperketat maksimal sebesar 25.000 dolar AS per orang per bulan. Dalam hal ini, BI akan mengawasi pembelian dolar AS tersebut.
Namun, sejumlah kalangan menilai, tujuh langkah tersebut tidak cukup untuk menguatkan rupiah dan hanya sekadar menunda (buying time) tekanan lebih lanjut.
”Permasalahan bukan di moneter, tetapi fiskal yang banyak masalah, kurang hati-hati dalam tata kelola fiskal atau ugal-ugalan. Investor paling alergi dengan negara yang kebijakannya tidak punya grand design yang jelas,” kata Guru Besar Ilmu Ekonomi Moneter dan Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi.
