Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menginstruksikan jajarannya untuk secara rutin mengevaluasi pelaksanaan program gerakan wajib pilah sampah di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan efektif dan tidak sekadar bersifat seremonial.
“Ini bukan hanya kampanye seremonial, kami serius menangani persoalan sampah di Jakarta karena Bantargebang sudah tidak mampu lagi,” ujar Pramono di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Pramono memerintahkan Biro Kepala Daerah (KDH) mengawasi langsung pelaksanaan program pilah sampah di seluruh jajaran Pemprov DKI. Dia mengatakan evaluasi dari program ini harus setiap dua pekan sekali.
“Saya sudah minta kepada Biro KDH, setiap dua minggu sekali kita akan evaluasi perkembangan gerakan pilah sampah ini,” kata Pramono.
Hasil pemilahan sampah di Rorotan, Jakut. Dok. Metro TV/Dimas Chairullah
Pemprov DKI mengeluarkan program pilah sampah untuk mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang kapasitasnya semakin terbatas. Selain lingkungan pemerintahan, Pemprov DKI mewajibkan sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) menyediakan fasilitas pemilahan sampah mandiri.
Aturan serupa diterapkan di pasar tradisional yang dikelola Perumda Pasar Jaya dengan mewajibkan pedagang memisahkan limbah organik untuk diolah menjadi kompos. Pemprov DKI Jakarta berharap pengawasan berkala tersebut mampu menekan volume sampah yang dibuang ke TPST Bantargebang sekaligus memperkuat budaya pengelolaan sampah di Ibu Kota.
