JAKARTA, DISWAY.ID -- Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan antisipasi terkait kemunculan Hantavirus.
Ia mengingatkan agar potensi penyebaran virus tidak dianggap remeh hingga akhirnya berkembang luas seperti pandemi COVID-19.
"Jangan sampai kemudian nanti menganggap hal ini hal yang tidak perlu diantisipasi dan dimitigasi, kemudian menjadi luas dan melebar dan terjadi hal yang tidak diinginkan dan menjadi seperti yang terjadi di waktu terjadi di COVID," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 12 Mei 2026.
BACA JUGA:MPR Buka Suara Soal Insiden Lomba Cerdas Cermat di Pontianak, Malah Salahkan Audio?
Ketua DPP PDIP ini menilai segala bentuk virus yang berpotensi menular luas maupun mudah menyebar harus diantisipasi sedini mungkin, termasuk dengan memperketat pintu-pintu pencegahan.
“Apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan mengatakan pihaknya akan melakukan rapat dengan stakeholder terkait untuk meminta penjelasan mengenai pencegahan Hantavirus.
“Karena hari ini baru pembukaan sidang di DPR, nanti tentu saja komisi yang terkait kami akan minta untuk meminta penjelasan dari stakeholder yang terkait untuk melakukan pencegahan-pencegahan atau antisipasi terkait dengan hal tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan, hingga saat ini belum ditemukan kasus Hantavirus tipe Hanta Pulmonary Syndrome (HPS) seperti yang terjadi di kapal pesiar MV Hondius.
BACA JUGA:Segini Harta Kekayaan Indri Wahyuni Juri LCC 4 Pilar MPR RI Viral Usai Picu Kontroversi Penilaian
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni menjelaskan, kasus yang terjadi di Indonesia adalah tipe Haemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) dengan strain Seoul Virus.
"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan kasus HPS di Indonesia. Kasus yang terdeteksi merupakan tipe HFRS dan terus kami pantau melalui sistem surveilans nasional," ujar Andi dalam konferensi pers dari, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Senin, 11 Mei 2026.
