Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ingin jalan provinsi berbayar nantinya dilengkapi berbagai fasilitas. Konsep jalan ini disebut sebagai pengganti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan Provinsi Jawa Barat yang berkualitas,” kata Dedi Mulyadi atau KDM dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, Selasa (12/5).
Ia menjelaskan, jalan yang dimaksud harus memenuhi sejumlah kriteria. Mulai dari kondisi jalan yang mulus, memiliki drainase yang baik, hingga dilengkapi fasilitas penunjang keselamatan.
“Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan,” katanya.
Selain itu, seluruh ruas jalan juga diharapkan memiliki penerangan jalan umum yang memadai dan tertata dengan baik.
“Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah,” ujar Dedi.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana membangun pos pengamanan di sepanjang jalan provinsi.
“Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis,” ucapnya.
Setelah seluruh fasilitas tersebut terpenuhi, Dedi menyatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berdasarkan penggunaan jalan.
“Apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor, kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar. Jalan tidak digunakan, tidak usah bayar,” kata Dedi.
Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar sesuai intensitas penggunaan jalan.
