Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar pemerintah daerah mendukung kebijakan yang pro-investasi dan pro-pertumbuhan ekonomi. Jika tidak, pemerintah pusat akan memangkas anggaran transfer ke daerah (TKD).
Bendahara negara ini menyebut, pemerintah pusat memiliki instrumen untuk memberi peringatan kepada daerah yang dinilai menghambat investasi. Peringatan tersebut bisa disampaikan melalui Kementerian Sekretariat Negara maupun Kementerian Dalam Negeri.
“Kita warning bisa lewat mensesneg, bisa mendagri, dan lain-lain. Tapi kalau masih ngotot juga, bisa kita potong TKD-nya,” kata Purbaya di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (12/5).
Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan Debottlenecking Task Force dibentuk untuk memberi kepastian kepada investor bahwa hambatan investasi dapat diselesaikan secara cepat dan tanpa biaya tambahan.
Ia mengakui investor masih mempertanyakan efektivitas satgas tersebut. Namun, menurut dia, mekanisme lintas kementerian yang dimiliki pemerintah akan mempercepat penyelesaian masalah di lapangan.
“Mereka mungkin masih ragu ini efektif atau enggak, tapi saya bilang ke mereka ini efektif karena kita lintas kementerian dan di samping saya punya kekuatan anggaran,” kata dia.
Purbaya juga menyinggung kewenangan fiskal yang dimiliki Kementerian Keuangan terhadap kementerian dan lembaga lain. Menurutnya, dukungan anggaran dapat digunakan untuk mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung investasi.
“Karena kementerian-kementerian yang lain kadang-kadang lambat, saya bisa kasih anggaran atau saya kurangi anggarannya kalau tetap ngotot,” kata Purbaya.
