JAKARTA, KOMPAS.com - Belakangan ini, DPRD DKI Jakarta tengah menyoroti persoalan parkir liar di Jakarta yang merajalela dan perlu penanganan tegas segera.
Hal ini disorot secara khusus oleh panitia khusus tata kelola perparkiran DPRD DKI Jakarta.
"Kalau saya melihat memang persoalan parkir liar di Jakarta sudah masuk kategori serius, bahkan bisa dibilang darurat," ucap Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter, ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
Baca juga: Darurat Parkir Liar di Jakarta: Lahan Terbatas, Trotoar dan Jalan Jadi Korban
Dikatakan darurat karena dampak parkir liar bukan hanya perkara kendaraan yang parkir sembarangan, namun juga menyebabkan kemacetan, aksi premanisme, hingga bocornya pendapatan daerah.
Ia menilai, potensi pendapatan parkir di Jakarta sangat lah besar jika dikelola dengan baik.
"Tetapi realisasi retribusinya memang dinilai belum optimal dibanding potensi yang ada di lapangan. Artinya masih ada kebocoran yang harus dibenahi," sambung dia.
Salah satunya seperti yang terjadi di Kawasan Blok M, di mana praktik parkir ilegal sudah belangsung selama tiga tahun
Para pengelola parkir itu memungut uang dari masyarakat tanpa adanya izin dari Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta.
Padahal potensi pendapatan parkir di Blok M diperkirakan bisa mencapai Rp 100 juta lebih dalam sehari atau Rp 3 miliar dalam satu bulan.
Praktik parkir liar ini lah yang merugikan Pemrov Jakarta, karena dana yang harusnya bisa masuk ke dalam retribusi, justru dinikmati oleh sekelompok orang saja.
Padahal jika seluruh sistem parkir tertata dan retribusinya masuk secara maksimal ke kas daerah, bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Bisa digunakan kembali untuk pelayanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan fasilitas umum. Selain itu kota juga jadi lebih tertib, nyaman, dan aman bagi masyarakat," ucap Jupiter.
Baca juga: DPRD Bongkar Dugaan Kerugian Rp 50 Miliar dari Parkir Blok M yang Dikelola 15 Tahun
Digitalisasi parkirAnggota DPRD Jakarta itu mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan UPT parkir, tetapi masih banyak yang perlu diperbaiki.
Dishub Jakarta disarankan harus melakukan penertiban yang lebih konsisten dan pengawasan lapangan harus diperkuat.
Jangan sampai masyarakat melihat parkir liar tumbuh subur sementara penindakan tidak terasa. Jadi, evaluasi tetap perlu dilakukan agar pengelolaan parkir lebih profesional dan akuntabel.
