Jakarta, VIVA – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M. Sarmuji menyampaikan keprihatinan mendalam atas maraknya aksi kriminal jalanan dan begal yang terjadi di berbagai daerah sepanjang Mei 2026. Sejumlah kasus dilaporkan terjadi di Lampung, Makassar, Pasuruan, Bandung, Tangerang, Jakarta Barat, dan beberapa wilayah lainnya, yang menimbulkan keresahan serta rasa tidak aman di tengah masyarakat.
Menurut Sarmuji, aksi begal tidak bisa dipandang sebagai tindak kriminal biasa karena dampaknya sangat besar terhadap rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama pada malam hingga dini hari.
“Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 13 Mei 2026.
Ia meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli rutin dan operasi pencegahan di titik-titik rawan kejahatan, terutama di jalur sepi, kawasan permukiman pinggiran kota, akses industri, serta jalan penghubung antardaerah yang kerap menjadi lokasi aksi begal.
“Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban,” tegasnya.
Sarmuji juga menyoroti dampak kriminalitas jalanan terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas malam hari. Maraknya begal dan aksi premanisme, menurutnya, membuat banyak pedagang, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM merasa terancam saat bekerja.
“Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu,” katanya.
Ia menilai negara harus hadir memberikan rasa aman bagi masyarakat kecil yang mencari nafkah setiap hari di ruang-ruang publik. Karena itu, Sarmuji meminta aparat tidak hanya fokus pada penindakan kasus setelah viral, tetapi juga melakukan langkah preventif dan pemetaan kelompok-kelompok kriminal yang meresahkan warga.
“Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal,” ujarnya.
