Perpustakaan tidak boleh lagi menjadi sekadar ruang penyimpangan buku, melainkan pusat belajar dan pengembangan kreativitas murid. Di tengah tingginya akses internet pada anak usia sekolah dan meningkatnya kebiasaan membaca buku nonteks, perpustakaan harus mampu menjadi ruang literasi yang menggairahkan, hidup, dan relevan.
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan bahwa dari sekitar 219.000 perpustakaan yang tercatat, 78 persen di antaranya merupakan perpustakaan sekolah. Ini seharusnya menjadi peluang besar untuk membawa kembali murid-murid ke perpustakaan.
Kepala Perpustakaan Nasional, Endang Aminuddin Aziz mengusulkan agar guru-guru memindahkan muridnya dari ruang kelas ke perpustakaan. Pendekataan pembelajaran mendalam yang membutuhkan banyak aktivitas pembelajaran berbasis proyek sangat bisa diakomodasi oleh perpustakaan.
Ia juga mengkritik program literasi yang sering hanya berjalan sesaat. Program membaca 15 menit sebelum pelajaran, misalnya, dinilai baik tetapi sering tidak berkelanjutan. Karena itu, ia mengusulkan agar proses belajar sesekali dipindahkan langsung ke perpustakaan sehingga siswa dan guru memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar aktif.
"Jadi bukan bukunya yang dibawa ke kelas, melainkan murid dan gurunya yang datang ke perpustakaan. Mau belajar berpikir kritis, menulis, berpidato, atau apa pun, sumbernya tersedia di sana. Dengan begitu, pengelola perpustakaan juga merasa bahagia karena sekarang yang datang bukan hanya ‘jin’, tetapi manusia," kata Aziz dalam nada berkelakar di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Namun, tantangan lainnya adalah jam operasional sekolah yang terlalu singkat. Menurutnya, banyak anak justru ingin membaca setelah jam pelajaran selesai, tetapi layanan sekolah sekaligus perpustakaannya sudah tutup.
Perpustakaan tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai tempat menyimpan buku yang sunyi dan ”menunggu kematian” karena tidak ada pengunjung.
Sementara itu, taman baca masyarakat kurang diminati karena anak-anak merasa tempat belajar hanya di sekolah. Dia berharap ada kebijakan yang mampu menyinergikan sekolah, dinas perpustakaan, taman baca masyarakat, dan pegiat literasi agar kegiatan literasi bisa berlangsung lebih panjang setelah jam sekolah selesai.
“Padahal anak-anak justru ingin membaca setelah jam pelajaran, sekitar pukul 15.00-16.00. Karena sekolah sudah tutup, akhirnya anak-anak diarahkan ke taman baca masyarakat. Tetapi tidak semua anak mau datang ke sana karena merasa sekolah sudah selesai dan ingin langsung pulang," ucapnya.
Dia mengakui bahwa banyak perpustakaan yang secara administratif tercatat, tetapi secara nyata tidak aktif atau bahkan tidak jelas keberadaannya. Ketidaksinkronan antara Data Pokok Pendidikan dengan kondisi nyata menjadi persoalan serius. Bahkan, ketika dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah mengalokasikan 10 persen untuk pembelian buku nonteks, data pemanfaatannya juga sulit ditemukan.
Aziz mendorong integrasi antara Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) agar pembinaan perpustakaan dapat berjalan lebih efektif dan terukur. Stigma perpustakaan sebagai ruang sunyi yang ditinggalkan harus segera diubah menjadi ruang hidup yang mampu menumbuhkan kreativitas dan pola pikir baru bagi siswa.
“Perpustakaan tidak boleh lagi dipersepsikan hanya sebagai tempat menyimpan buku, tempat sunyi yang ‘menunggu kematian’ karena tidak ada pengunjung," ucapnya.
Perpusnas juga menjalankan berbagai program penguatan budaya literasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik yang disalurkan ke daerah. Program-program tersebut meliputi membaca nyaring untuk anak TK, mendongeng, gerakan satu pekan satu buku, hingga pagelaran berbasis buku seperti pementasan sastra dan proyek kreatif sederhana.
Karena sebagian besar sekolah tidak memiliki pustakawan khusus, Perpusnas menggandeng relawan literasi masyarakat, komunitas taman baca, hingga mahasiswa melalui program KKN Tematik Literasi. Sekitar 15.000 mahasiswa dilibatkan untuk mendampingi penguatan literasi di berbagai daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Muttaqin menjelaskan, program revitalisasi sekolah yang dilakukan swakelola oleh pihak sekolah saat ini juga mendorong perbaikan atau pembangunan perpustakaan. Bahkan, dia menegaskan, pendidikan khusus seperti di Sekolah Menengah Kejuruan juga tetap membutuhkan perpustakaan.
Perpustakaan memiliki peran penting sebagai pusat referensi sebelum siswa SMK masuk ke tahap praktik. Proses belajar di SMK tidak lagi hanya berfokus pada teori di kelas, tetapi dimulai dari pencarian ide, diskusi proyek, penguatan literasi, hingga implementasi di ruang praktik.
"Lulusan SMK tidak hanya harus terampil di bidangnya, tetapi juga harus memiliki literasi nonteks. Ini bagian dari bagaimana mereka membangun imajinasi dan daya refleksi yang lebih kuat," kata Tatang.
Dalam kesempatan ini, Tatang mewanti-wanti pihak sekolah agar bertanggungjawab terhadap dana revitalisasi yang diberikan pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, penguatan budaya kerja, kemitraan industri yang erat, dan revitalisasi fasilitas belajar, pendidikan vokasi dapat menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi dunia kerja.
Sepanjang 2025, program dengan skema swakelola oleh sekolah ini melampaui target dari 10.000 menjadi lebih dari 16.600 sekolah yang direvitalisasi. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11 triliun hingga Rp 14 triliun untuk merehabilitasi 10.722 sekolah, dengan penyaluran langsung ke satuan pendidikan guna mempercepat pelaksanaan.
Pihak sekolah juga bisa mengajukan diri mengikuti program revitalisasi melalui laman Revit.kemendikdasmen.go.id. Digitalisasi ini berfungsi sebagai pusat kendali perencanaan dan pemantauan serta memudahkan pemerintah daerah dan sekolah mengajukan usulan.
