JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana lelang ulang vendor pengelola parkir di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, diminta dilakukan secara terbuka agar terhindar dari dugaan pengaturan pemenang atau praktik “vendor titipan”.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan, proses lelang harus dapat dipantau publik secara menyeluruh, terlebih setelah muncul sorotan terhadap pengelolaan parkir di kawasan tersebut.
"Ya harus terbuka, agar semua memantau, termasuk media. Jadi terbuka dari A sampai Z," ujar Trubus saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Rabu (13/5/2026).
Baca juga: Parkir Blok M Square Kembali Beroperasi Usai Disegel, Kini Dikelola Dishub DKI
Menurut Trubus, proses lelang sebaiknya tidak berlarut hingga sekitar dua bulan mendatang seperti yang direncanakan saat ini.
Ia menilai, percepatan proses tersebut penting untuk mengantisipasi adanya pengaturan dalam penentuan operator pengelola parkir baru.
"Kalau memang terlalu lama jangan-jangan nanti ada pengaturan gitu loh," kata Trubus.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak tertentu yang diuntungkan dalam proses lelang nantinya.
“Jangan sampai nanti ada upaya-upaya pengaturan untuk memenangkan pihak tertentu dalam proses lelang itu,” ujar dia.
Libatkan Tim IndependenSelain itu, Trubus mendorong pembentukan panitia seleksi lelang yang melibatkan unsur independen, akademisi, hingga teknokrat yang memiliki keahlian teknis di bidang perparkiran.
Menurut dia, pengawasan terhadap proses lelang tidak cukup hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga pihak independen agar prosesnya lebih akuntabel.
Baca juga: Vendor Parkir Blok M Akan Dilelang Ulang, Kejati Diminta Kawal Agar Tak Ada “Titipan”
Sebelumnya, Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memastikan pengelolaan parkir di kawasan Blok M yang saat ini berada di bawah Unit Pengelola (UP) Parkir Dinas Perhubungan DKI Jakarta hanya bersifat sementara selama sekitar dua bulan.
“Sekitar 2 bulan lah untuk operator di bawah UP Parkir saat ini. Setelah itu akan dilakukan lelang,” ujar Jupiter saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (12/5/2026).
Nantinya, pengelolaan parkir akan kembali dipilih melalui mekanisme lelang bersama PT Karya Utama Perdana (PT KUP) untuk menentukan operator baru pengganti Best Parking.
Pansus DPRD DKI Jakarta juga meminta proses lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel, termasuk dengan melibatkan pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.
Selain itu, vendor baru nantinya diwajibkan menerapkan sistem pengelolaan parkir berbasis digital agar pendapatan parkir dapat dipantau secara real time oleh pemerintah daerah.
Baca juga: DPRD Dorong BPK Audit Parkir Blok M yang Diduga Rugikan Rp 50 Miliar
Potensi Rp 3 Miliar per BulanSebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengungkap potensi pendapatan parkir di kawasan Blok M mencapai lebih dari Rp 3 miliar per bulan atau sekitar Rp 100 juta per hari.
Namun, setoran yang diterima pemerintah daerah diduga tidak mencapai 60 persen dari omzet sebenarnya.
DPRD juga menduga adanya potensi kerugian negara hingga Rp 50 miliar selama 15 tahun pengelolaan parkir oleh operator sebelumnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menyegel gerbang parkir Blok M dan menggratiskan sementara layanan parkir selama masa transisi menuju digitalisasi penuh sistem parkir.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
