HARIAN FAJAR, JAKARTA — DPW Partai Gerakan Rakyat (PGR) Sulawesi Selatan resmi menuntaskan tahapan verifikasi administrasi sebagai bagian dari proses pembentukan badan hukum partai. Dokumen lengkap kepengurusan tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan itu diserahkan langsung ke DPP Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, menandai Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan tahapan tersebut.
Penyerahan dokumen dilakukan Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, di Kantor Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam agenda tersebut, Asri Tadda didampingi Wakil Ketua Muhammad Azhar, Wakil Sekretaris Samila, Bendahara Irma Effendy, serta Ketua DPD PGR Kota Palopo, Faizal Zeen Al Habsy.
Dengan penyerahan itu, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi ketujuh yang menyelesaikan dokumen administrasi lengkap di tingkat DPP. Sebelumnya, tahapan serupa telah dirampungkan oleh Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.
Konsolidasi Daerah Jadi Tantangan UtamaKetua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, mengatakan proses penyusunan administrasi hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan pekerjaan mudah.
Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul saat proses konsolidasi kepengurusan di daerah.
“Kadang ada yang di awal menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen menjelang tenggat waktu. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam membangun partai baru,” ujar Asri.
Meski menghadapi dinamika internal, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen administrasi dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan.
Asri menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar ke depan.
“Pekerjaan berikutnya tentu jauh lebih berat. Tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis bisa bertahan dan berkembang hingga menghadapi Pemilu,” katanya.
Sulsel Jadi yang Pertama di Pulau SulawesiKetua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, memberikan apresiasi atas capaian DPW Sulawesi Selatan yang dinilai berhasil menunjukkan kerja kolektif kader di lapangan.
Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan SKT Kanwil Kementerian Hukum.
Menurutnya, dokumen administrasi yang diterbitkan bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi simbol dari proses panjang yang melibatkan kerja gotong royong para kader di berbagai daerah.
“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong dari banyak pihak,” ujar Sahrin.
Ia menambahkan, hingga saat ini terdapat 12 provinsi yang telah mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol sebagai bagian dari proses legalitas partai.
Provinsi tersebut meliputi Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, dan DKI Jakarta.
Target Rampungkan 38 ProvinsiPartai Gerakan Rakyat menargetkan penyelesaian dokumen administratif di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai syarat menuju pengesahan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Asri Tadda menegaskan, pembentukan Partai Gerakan Rakyat dilandasi semangat partisipasi publik dan gotong royong masyarakat.
“Gerakan Rakyat ingin menjadi wadah perjuangan politik yang benar-benar lahir dari partisipasi rakyat, dibangun bersama rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya.
