PBNU Gelar Pleno 21 Mei 2026 untuk Tentukan Jadwal Munas dan Lokasi Konbes

pantau.com
3 jam lalu
Cover Berita

Pantau - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar rapat pleno pada 21 Mei 2026 untuk menentukan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan lokasi Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan panitia Munas dan Konbes telah disahkan dan mulai bekerja menjelang pleno tersebut.

"Panitia sudah disahkan, hari ini ada rapat pertama panitia. Rais Aam sudah setuju untuk kita selenggarakan pleno tanggal 21 Mei nanti. Itu nanti untuk memutuskan waktu dan tempat Munas dan Konbes," ungkap Yahya.

Munas dan Konbes Jadi Penentu Muktamar PBNU

Munas dan Konbes PBNU akan menjadi forum penting karena hasilnya menentukan jadwal dan lokasi pelaksanaan Muktamar PBNU.

Muktamar merupakan forum tertinggi PBNU yang akan menentukan kepengurusan baru organisasi untuk lima tahun ke depan.

Sejumlah daerah telah diusulkan menjadi lokasi Munas, Konbes, maupun muktamar PBNU.

Daerah yang diusulkan antara lain Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Meski berbagai usulan telah muncul, keputusan resmi terkait lokasi dan waktu pelaksanaan baru akan diputuskan dalam Munas dan Konbes PBNU.

"Jadi nanti kita akan bicarakan, kita putuskan dengan cara NU. Cara NU itu artinya dengan kebijakan, wisdom dari para sesepuh kiai di lingkungan itu," ujar Yahya.

Gus Yahya Buka Peluang Kandidat Baru Ketua Umum PBNU

Terkait kandidat calon Ketua Umum PBNU, Yahya mempersilakan siapa pun untuk maju dalam muktamar mendatang.

Salah satu nama yang disebut berpotensi maju sebagai calon Ketua Umum PBNU adalah Nasaruddin Umar.

Saat ditanya mengenai kemungkinan kembali maju sebagai Ketua Umum PBNU, Yahya mengaku masih ingin menuntaskan janji-janji yang disampaikan saat muktamar di Lampung.

"Saya ini sekarang sedang berusaha melunasi utang janji saya pada waktu maju calon di Lampung kemarin. Kalau sudah lunas semua, ya, sudah. Kalau belum lunas, saya akan minta tempuh (maju)," katanya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Menteri HAM Usul Blacklist Pengelola SPPG Usai Kasus Keracunan MBG
• 9 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Komisi X DPR Janji Perjuangkan Guru Honorer, Dorong Pengangkatan PPPK dan PNS
• 11 jam lalukompas.tv
thumb
Bagaimana Memutus Rantai Kekerasan terhadap Perempuan Aktivis?
• 11 jam lalukompas.id
thumb
7 Emiten Serentak Cairkan Dividen, Investor Panen Cuan
• 18 jam laluidxchannel.com
thumb
Tumpukan Uang Rp10 Triliun Hasil Penertiban Kawasan Hutan Bakal Diserahkan ke Pemerintah
• 9 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.