Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah berencana melakukan konversi energi dari Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke Compressed Natural Gas (CNG).
Rencana tersebut turut mendapat respons positif dari sejumlah pihak termasuk Founder dan Owner Bandar Gas Madura (Bagasmara) HRM. Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur.
Menurutnya konversi negeri dari LPG ke CNG memiliki dampak positif bagi Indonesia terlebih Madura daerah yang kaya akan gas alam tetapi masyarakatnya masih banyak bergulat dengan kemiskinan.
- Istimewa
"Bagi Indonesia, ini adalah agenda strategis. Tetapi bagi Madura, rencana besar ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Ini bukan hanya soal energi. Ini soal keadilan. Ini soal sejarah panjang sebuah pulau yang kaya sumber daya, tetapi rakyatnya masih bergulat dengan kemiskinan," ujar Gus Lilur kepada awak media, Rabu (12/5/2026).
Gus Lilur mengungkap kekayaan alam Madura selama bertahun-tahun mengalir keluar menghidupi industri besar di Jawa Timur.
Kendati demikian, rakyat Madura masih belum terangkat secara ekonominya.
"Selama ini, gas alam Madura telah menjadi salah satu penopang utama kebutuhan energi Jawa Timur. Data yang banyak dikutip menyebut gas alam Madura memasok sekitar 70 persen kebutuhan industri Jawa Timur, terutama dari wilayah Kangean, Sumenep, melalui jaringan pipa laut," kata Gus Lilur.
"Karena itu, ketika pemerintah hendak melakukan konversi LPG ke CNG, Madura tidak boleh lagi hanya menjadi penonton. Konversi energi kedua Republik Indonesia harus menjadi momentum koreksi sejarah. Ia harus menjadi jalan baru untuk memastikan bahwa kekayaan gas Madura benar-benar kembali kepada rakyat Madura," sambungnya.
Gus Lilur menilai di situlah Amanat Penderitaan Rakyat Madura atau AMPERA menemukan maknanya.
AMPERA, kata dia, adalah panggilan keadilan, yang lahir dari kenyataan bahwa rakyat Madura sudah terlalu lama melihat kekayaan alamnya dinikmati pihak lain, sementara daerahnya sendiri tetap tertinggal.
"AMPERA adalah seruan agar negara hadir bukan hanya sebagai pengatur izin dan pemungut penerimaan, tetapi sebagai penegak keadilan distribusi manfaat. Karena itu, kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM, SKK Migas, Pertagas, PGN, dan seluruh pemangku kebijakan energi nasional, libatkan rakyat Madura dalam pengelolaan gas Madura," imbuh dia.
