Manufaktur Makin Terimpit Beban Pelemahan Rupiah

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah hingga ke level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) makin memberikan tekanan terhadap industri manufaktur yang mulai melambat pada kuartal I/2026. 

Aktivitas manufaktur yang melemah sebelumnya tecermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali masuk zona kontraksi pada April 2026. Data S&P Global menunjukkan, PMI Manufaktur Indonesia turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April 2026. Posisi di bawah ambang batas netral 50,0 menandakan penurunan kondisi operasional sektor manufaktur, sekaligus menjadi kontraksi pertama dalam 9 bulan terakhir.

Di tengah kondisi tersebut, pelemahan rupiah memperbesar tekanan terhadap biaya produksi, terutama bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor, barang modal, serta energi berbasis dolar AS.

Mengutip data RTI Infokom, rupiah ditutup melemah 0,66% atau 115 poin ke level Rp17.529 per dolar AS pada perdagangan Selasa (12/5/2026). Pada saat yang sama, indeks dolar AS tercatat menguat 0,31% ke posisi 98,25.

“Pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.500 per US$ jelas menekan industri manufaktur, terutama yang masih bergantung pada bahan baku impor,” ujar Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Menurutnya, kenaikan kurs menyebabkan biaya impor bahan baku, mesin, komponen, hingga energi meningkat sehingga margin industri semakin tertekan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada biaya produksi, tetapi juga daya saing industri nasional.

Di pasar domestik, harga produk manufaktur berpotensi naik sehingga menekan permintaan masyarakat. Sementara di pasar ekspor, pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan daya saing harga produk Indonesia, tetapi manfaatnya dinilai terbatas bagi industri yang masih memiliki kandungan impor tinggi.

Rizal menjelaskan, sektor yang paling rentan terhadap tekanan kurs yakni industri dengan ketergantungan impor besar seperti farmasi, kimia, elektronik, otomotif, tekstil tertentu, makanan dan minuman berbahan baku impor, hingga industri yang menggunakan energi berbasis dolar AS. Tekanan muncul akibat mismatch antara biaya produksi yang naik dalam denominasi dolar AS dengan pendapatan perusahaan yang mayoritas masih berbasis rupiah.

“Jika industri tidak mampu menaikkan harga jual, margin akan turun. Jika harga dinaikkan, permintaan domestik bisa melemah,” katanya.

Rizal juga mengingatkan, tekanan nilai tukar berpotensi membuat pelaku usaha menahan investasi dan ekspansi baru. Investor, kata dia, akan menghitung ulang biaya impor mesin, bahan baku, cicilan utang valuta asing, hingga risiko permintaan domestik.

Padahal, ekonomi Indonesia pada kuartal I/2026 masih tumbuh 5,61%, sedangkan sektor manufaktur tumbuh 5,04%. Meski demikian, volatilitas kurs dinilai dapat membuat dunia usaha memilih menunggu hingga kondisi lebih stabil.

“Kondisi nilai tukar saat ini berpotensi menahan ekspansi dan investasi baru di sektor industri,” tegas Rizal.

Selain itu, dia menilai risiko imported inflation juga perlu diwaspadai apabila pelemahan rupiah berlangsung lebih lama. Depresiasi rupiah dinilai dapat mendorong kenaikan harga bahan baku industri, energi, pangan impor, obat-obatan, elektronik, hingga barang konsumsi tahan lama pada semester berikutnya.

Rizal menambahkan, pelemahan rupiah memang belum langsung memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi risikonya akan meningkat apabila tekanan biaya produksi tidak dapat diimbangi kenaikan penjualan.

Menurutnya, industri dengan margin tipis berpotensi mengurangi shift kerja, menahan perekrutan tenaga kerja baru, hingga menurunkan kapasitas produksi. Risiko terbesar disebut berada pada industri padat karya yang bahan bakunya masih impor dan menghadapi lemahnya permintaan domestik.

Oleh karena itu, dia mendorong pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah sekaligus memperkuat struktur industri nasional. Langkah yang dinilai mendesak antara lain memperkuat pasokan devisa, mempercepat implementasi devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), mempercepat substitusi impor bahan baku, memperbaiki logistik, serta memberikan insentif fiskal untuk industri berorientasi ekspor.

“BI tetap menjaga volatilitas melalui intervensi pasar valas, tetapi pemerintah harus memperkuat sisi struktural agar industri tidak terus rentan setiap kali rupiah melemah,” saran Rizal.

Senada, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira mengatakan, pelemahan rupiah saat ini telah menjadi tekanan serius bagi dunia usaha, terutama industri yang masih bergantung pada impor bahan baku, barang modal, komponen, dan energi.

Menurutnya, ketika rupiah bergerak di kisaran Rp17.500 per dolar AS, biaya produksi otomatis meningkat, sementara tidak semua pelaku usaha dapat langsung menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat masih terbatas.

Artinya, lanjut Anggawira, tekanan kurs ini bukan hanya isu pasar keuangan, tetapi sudah masuk ke struktur biaya industri. “Kalau tidak dikelola dengan baik, margin usaha akan tergerus, arus kas terganggu, dan daya tahan industri nasional bisa melemah,” tuturnya. 

Dia pun berharap pemerintah dan Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar melalui langkah yang konsisten dan kredibel. Selain itu, asosiasi pengusaha tersebut meminta adanya insentif pembiayaan bagi sektor produktif terdampak kurs, kemudahan fasilitas lindung nilai (hedging), hingga percepatan substitusi impor berbasis industri lokal.

Anggawira menegaskan, stabilitas rupiah menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan industri nasional. “Dunia usaha siap beradaptasi, tetapi pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang tidak hanya defensif menjaga kurs, melainkan juga ofensif memperkuat struktur industri nasional,” tuturnya.

Hipmi mencatat sektor makanan dan minuman, farmasi, otomotif, elektronik, tekstil, kemasan, hingga manufaktur berbasis bahan kimia, diketahui menjadi industri yang cukup sensitif terhadap pelemahan kurs.

Industri Atur Strategi

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi maupun investasi baru. Banyak perusahaan menunda pembelian mesin impor, memperlambat pembukaan cabang, hingga meninjau ulang rencana investasi akibat meningkatnya biaya modal dan bahan baku.

Menurut Anggawira, dalam kondisi ini, pelaku usaha perlu mempercepat diversifikasi pasar, substitusi bahan baku impor, serta efisiensi operasional untuk menjaga daya saing di tengah volatilitas kurs. Kendati demikian, dia menilai substitusi impor tidak dapat dilakukan secara instan tanpa dukungan ekosistem industri hulu yang kuat, insentif fiskal, pembiayaan murah untuk modernisasi mesin, dan kepastian regulasi.

Bila bahan baku lokal belum tersedia secara kualitas, volume, dan harga, pelaku usaha tetap akan bergantung pada impor. “Karena itu, volatilitas kurs ini harus menjadi momentum untuk mempercepat pendalaman struktur industri nasional, bukan sekadar respons jangka pendek,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat harga bahan baku industri tekstil semakin fluktuatif, terutama untuk bahan baku yang masih bergantung pada impor seperti mono ethylene glycol (MEG) dan paraxylene (PX).

Tekanan terhadap industri tekstil juga diperberat oleh kenaikan harga minyak dunia yang turut memengaruhi harga bahan baku berbasis petrokimia. Dalam menghadapi kondisi tersebut, pelaku industri tekstil memilih melakukan renegosiasi kontrak dengan mitra usaha sebagai salah satu langkah bertahan. “Salah satu cara untuk bertahan yakni re-negotiated contract,” ujar Aqil kepada Bisnis.

Selain itu, perusahaan tetap mengandalkan kualitas produk dan menjaga loyalitas pelanggan untuk mempertahankan permintaan.

APSyFI juga mendorong pemerintah memberikan insentif guna menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional. Salah satu usulan yang diajukan yakni pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) selama satu tahun dengan evaluasi berkala.

Kebijakan ini dinilai dapat membantu menjaga likuiditas pelaku usaha sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk memantau kondisi industri secara periodik.

Tekanan serupa juga mulai dirasakan industri cat nasional. Head of Investor Relation PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno mengatakan, pelemahan rupiah akan memengaruhi biaya bahan baku perseroan, meski dampaknya baru akan terlihat sekitar satu kuartal mendatang karena persediaan bahan baku masih mencukupi untuk 2 hingga 3 bulan.

“Dampak pastinya akan berpengaruh ke biaya bahan baku Avia, tapi akan berdampaknya lagging sekitar satu kuartal ke belakang karena inventory raw material days kita sekitar 2 sampai 3 bulan,” tuturnya.

Andreas menjelaskan, stabilitas margin kotor perseroan selama ini ditopang oleh penyesuaian harga jual secara bertahap, buffer persediaan, hingga efisiensi operasional dan pengadaan bahan baku.

Sebagai langkah mitigasi, perseroan mengamankan pasokan melalui kerja sama jangka panjang dengan pemasok, meningkatkan level persediaan, serta mengatur prioritas pengiriman bahan baku. Saat ini, ketersediaan bahan baku disebut telah aman hingga Juni 2026. 

AVIA, katanya, turut melakukan pembelian dolar AS secara rutin setiap pekan untuk kebutuhan pembayaran impor. Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian harga jual secara bertahap kepada konsumen. 

Andreas mengungkapkan perusahaan telah dua kali menaikkan harga produk sepanjang tahun ini. “Kenaikan pertama dilakukan pada 6 April sebesar 7% sampai 10%, lalu kenaikan kedua pada 11 Mei sebesar 5%,” ungkapnya.