KSP Dudung Tegaskan Tak Ada Intimidasi ke Pengkritik Pemerintah

viva.co.id
3 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intimidasi hingga mengancam masyarakat yang memberikan kritik. 

Dudung pun meminta agar tidak ada yang menggiring narasi seolah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto tidak mau dikoreksi publik.

Baca Juga :
Ada Temuan Belatung, KSP Dudung Sebut Dua Dapur MBG di Jakbar Di-suspend!
Perintah Prabowo: Suku Bunga PNM 24 Persen Harus Turun di Bawah 9 Persen

"Saya rasa tidak ada itu intimidasi, tidak ada hal-hal yang membuat tekanan atau memberikan statement mengoreksi pemerintah, kemudian ada ancaman. Saya rasa tidak ada," kata Dudung kepada wartawan, dikutip Kamis, 14 Mei 2026.

"Janganlah dibuat-buat seperti itu. Menurut saya nggak ada ancaman-mengancam seperti itu. Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi," sambungnya. 

Dudung menyebut Prabowo terbuka atas kritik dan masukan untuk pemerintahannya. Bahkan, Prabowo juga memerintahkan seluruh jajarannya untuk berani mendengarkan pendapat orang lain.

"Beliau menyampaikan, 'kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain'. Beliau mau, saya menyampaikan saran masukan, beliau mau kok. Ya. Jangan kemudian diplintir seakan-akan tidak mau menerima masukan," tutur Dudung.

Dudung lantas mengungkap bahwa fitnah hingga kebencian saat ini banyak tersebar di media sosial. 

Dia kemudian mengungkit pernyataan Presiden ke-4 Abdurachman Wahid atau Gus Dur yang mengatakan sebaik apapun seseorang dan pekerjaannya, pasti akan ada kebencian dari orang lain.

"Saya sendiri jadi KSP baru seminggu lebih. Baru kaget juga. Selama saya jadi penasihat presiden, rupanya program-program beliau itu kan saya lihat itu hanya eh yang disampaikan beliau dari kementerian-kementerian. Setelah saya cek di lapangan, wah luar biasa. Artinya dirasakan betul oleh masyarakat. Ya. Dan perkembangannya... bayangkan mungkin ya sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, tidak terpikirkan," pungkas Dudung.

Baca Juga :
Pangkas Perizinan, Prabowo Perintahkan Mensesneg Bentuk Satgas Deregulasi
Prabowo Geram Urus Izin di RI Rumit: Negara Lain Cuma 2 Minggu, Kenapa Kita 2 Tahun?
Dapat Bisikan, Prabowo Sebut Ada Gunungan Duit Rp49 T Diserahkan Bulan Depan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
UEA Bantah Klaim Kantor Netanyahu, Tegaskan tak Ada Hubungan Rahasia dengan Israel
• 11 jam lalurepublika.co.id
thumb
PPPK & PPPK Paruh Waktu Dahulu yang Diangkat PNS, Bukan Guru Honorer
• 4 jam lalujpnn.com
thumb
Polres Banggai Tangkap 21 Orang terkait Narkoba, 1 Perempuan
• 16 jam lalurctiplus.com
thumb
Harapan Guru Honorer kepada Presiden Prabowo, Bagaimana Solusi Pendidikan Indonesia?
• 21 jam lalukompas.tv
thumb
LPDP Tahap 2 2026 Segera Dibuka, Calon Pendaftar Mesti Siapkan Dokumen Ini
• 11 jam laluwartaekonomi.co.id
Berhasil disimpan.