Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menilai kebijakan 103 sekolah swasta gratis yang digagas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi kunci untuk mencegah anak putus sekolah hingga persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan," kata Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baco saat membuka diskusi publik terkait pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), mengatakan pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pengalamannya saat bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 membuatnya memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam.
"Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang," ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jakarta, terutama di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi," katanya.
Namun demikian, Baco menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan di Jakarta, seperti anak yang berhenti sekolah akibat persoalan ekonomi hingga ijazah yang tidak dapat diambil karena tunggakan biaya pendidikan.
Karena itu, ia menilai kebijakan sekolah swasta gratis menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Enggak ada solusi lain,” katanya.
Ia juga menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam sektor pendidikan.
"Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan," ujar Baco.
Baca juga: Gubernur DKI buka peluang tambah sekolah swasta gratis di Jakarta
Baca juga: Pram tegaskan sekolah swasta gratis tak boleh pungut biaya dari siswa
Baca juga: Pramono ungkap peluang tambah sekolah swasta gratis, termasuk madrasah
“Kalau kita mau mencapai itu tidak boleh ada lagi anak putus sekolah, tidak sekolah karena orang tuanya tidak bayar, dan tidak boleh ada lagi ijazah yang tertahan," kata Basri Baco dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Baco saat membuka diskusi publik terkait pendidikan di Markas DPD Partai Golkar Jakarta, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (13/5), mengatakan pendidikan memiliki hubungan langsung dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Menurut dia, pengalamannya saat bertugas di Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 membuatnya memahami persoalan pendidikan secara lebih mendalam.
"Konsep di Komisi E, pendidikan adalah faktor utama penentu kesejahteraan. Artinya pendidikan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan seseorang," ujarnya.
Ia menilai peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan Jakarta, terutama di tengah ambisi menjadikan Jakarta sebagai kota global.
"Hari ini Jakarta mau jadi kota global. Salah satu faktor yang ada adalah tingkat pendidikannya harus tinggi," katanya.
Namun demikian, Baco menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan di Jakarta, seperti anak yang berhenti sekolah akibat persoalan ekonomi hingga ijazah yang tidak dapat diambil karena tunggakan biaya pendidikan.
Karena itu, ia menilai kebijakan sekolah swasta gratis menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
“Saya bilang, solusinya cuma satu sekolah swasta gratis. Enggak ada solusi lain,” katanya.
Ia juga menegaskan dukungan Partai Golkar terhadap kebijakan pemerintah, termasuk dalam sektor pendidikan.
"Kalau ada kritik tentu untuk perbaikan," ujar Baco.
Baca juga: Gubernur DKI buka peluang tambah sekolah swasta gratis di Jakarta
Baca juga: Pram tegaskan sekolah swasta gratis tak boleh pungut biaya dari siswa
Baca juga: Pramono ungkap peluang tambah sekolah swasta gratis, termasuk madrasah
