Bisnis.com, JAKARTA — Penguatan industri hulu menjadi pekerjaan mendesak bagi pemerintah untuk membangun kemandirian sektor farmasi dan alat kesehatan nasional. Pasalnya, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku obat dan alat kesehatan berteknologi tinggi masih sangat besar hingga saat ini.
Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan industri farmasi nasional masih bergantung pada impor active pharmaceutical ingredients (API) atau bahan baku obat hingga 80%–90%.
Menurutnya, sebagian besar bahan baku obat tersebut masih dipasok dari Cina dan India yang selama ini menjadi pemasok utama kebutuhan industri farmasi Indonesia.
“Cina dan India tetap menjadi supplier terbesar untuk bahan baku obat di Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (15/5/2026).
Padahal, kata Andry, Indonesia memiliki pasar farmasi domestik yang besar dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 280 juta jiwa. Kondisi itu seharusnya dapat menjadi modal untuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri dibandingkan terus bergantung pada impor.
Namun, dia menilai pengembangan industri bahan baku obat nasional masih menghadapi persoalan besar di sektor hulu, terutama belum kuatnya industri petrokimia domestik.
Baca Juga
- Pengusaha Biofarmasi dan Bahan Baku Obat Terimpit Pelemahan Rupiah
- Pemodal Jepang Siap Investasi US$1,4 Miliar di Sektor Farmasi, Bangun Industri Bahan Baku Obat
- Intip Peluang Saham Farmasi KLBF-SIDO saat Kurs Rupiah Kian Loyo
Menurutnya, penguatan industri petrokimia menjadi faktor penting karena sektor tersebut merupakan basis utama pengembangan bahan baku obat di dalam negeri.
“Ketika kita berbicara mengenai bahan baku obat, pastikan industri petrokimia kita cukup baik,” katanya.
Selain farmasi, ketergantungan impor juga masih terjadi pada sektor alat kesehatan nasional. Andry menyebut sekitar 52% alat kesehatan yang beredar di Indonesia masih berasal dari impor.
Menurutnya, industri domestik saat ini umumnya baru mampu memproduksi alat kesehatan berisiko rendah dan berteknologi sederhana seperti tempat tidur pasien dan pakaian operasi.
Sementara itu, alat kesehatan dengan teknologi tinggi dan risiko besar yang banyak dibutuhkan rumah sakit masih dipenuhi produk impor.
“Kalau kita berkaca kepada permesinan dan alat kesehatan berteknologi tinggi, itu masih dipenuhi impor,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah mulai memperkuat regulasi untuk mendorong pengembangan industri kesehatan nasional. Salah satunya melalui aturan terbaru yakni Peraturan Menteri Kesehatan No. 5/2026 tentang Perbekalan Kesehatan.
Andry mengatakan beleid tersebut mewajibkan obat impor yang dipasarkan di Indonesia untuk diproduksi di dalam negeri paling lambat lima tahun atau disertai alih teknologi secara bertahap.
Selain itu, aturan tersebut juga memperbolehkan penggunaan bahan baku atau komponen produksi dalam negeri meski memiliki harga lebih tinggi dibandingkan produk impor.
Menurutnya, kebijakan tersebut cukup positif untuk memperluas keterlibatan produsen domestik dalam industri farmasi dan alat kesehatan nasional.
“Menurut saya cukup baik dan cukup mendukung agar produsen dalam negeri bisa ikut serta masuk ke dalam sektor farmasi dan alat kesehatan,” katanya.
Meski demikian, dia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan industri kimia dasar dan petrokimia nasional agar hilirisasi sektor kesehatan tidak berhenti di level produk akhir.
Karena itu, Andry menilai pengembangan industri hulu kesehatan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan semata, melainkan membutuhkan koordinasi lintas kementerian mulai dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi hingga Kementerian ESDM.
