EtIndonesia. Saat Presiden AS Donald Trump memulai kunjungannya ke Beijing pada Rabu (13 Mei), seorang wartawan dari The Epoch Times bersama lebih dari 20 anggota rombongan pers Gedung Putih lainnya yang semula dijadwalkan meliput kunjungan tersebut, ditolak visa masuknya oleh rezim PKT.
Visa Wartawan Epoch Media Group DitolakWartawan Gedung Putih The Epoch Times, Travis Gillmore, mengajukan visa Tiongkok pada 10 April dan mengisi formulir panjang yang meminta informasi anggota keluarga serta data perusahaan tempat bekerja. Namun setelah itu, status pengajuannya terus menunjukkan “menunggu peninjauan” tanpa ada pembaruan lebih lanjut.
Staf media saudara The Epoch Times, yaitu New Tang Dynasty Television (NTD), termasuk wartawan Gedung Putih Mari Otsu dan kameramen Lei Chen, juga mengalami penolakan visa. Mari Otsu mendapat perlakuan serupa dengan Gillmore, sedangkan Lei Chen yang merupakan warga negara AS keturunan Tionghoa langsung ditolak.
Ini adalah kedua kalinya wartawan dan staf Epoch Media Group berencana meliput kunjungan Trump ke Tiongkok namun ditolak visa oleh PKT. Karena jadwal kunjungan Trump yang semula direncanakan pada akhir Maret diundur, mereka harus dua kali mengajukan visa.
Trump tiba di Beijing pada Rabu pukul 07.50 pagi waktu AS Timur (19.50 waktu Beijing) untuk bertemu pemimpin PKT Xi Jinping. Ini merupakan kunjungan kenegaraan pertamanya ke Tiongkok sejak 2017.
Sekitar 20 Anggota Rombongan Pers Gedung Putih Juga Ditolak VisaRezim PKT juga menolak pengajuan visa anggota lain dari rombongan pers Gedung Putih. Menurut seorang sumber yang mengetahui situasi tersebut, setidaknya 20 pekerja media yang semula berencana meliput perjalanan ini gagal memperoleh visa.
Pada akhirnya, hanya sebagian wartawan, fotografer, dan kameramen yang dapat mengikuti presiden menghadiri KTT Beijing yang berlangsung pada 14–15 Mei.
Diperkirakan pembicaraan antara Trump dan Xi Jinping mencakup isu perdagangan, ekspor logam tanah jarang, kecerdasan buatan, perang Iran yang masih berlangsung, serta masalah Taiwan. Selain itu, perhatian internasional terhadap penggunaan tahanan politik dan pelanggaran HAM oleh PKT untuk mengendalikan masyarakat domestik juga terus berlanjut.
PKT Menggunakan Penolakan Visa sebagai Alat Tekanan PolitikRezim PKT selama ini secara konsisten menggunakan penolakan dan penundaan visa sebagai alat tekanan diplomatik dan politik guna membatasi liputan media yang kritis.
The Epoch Times adalah lembaga media independen yang didirikan oleh warga Tionghoa di AS pada tahun 2000 dan dikenal karena keberaniannya mengungkap sensor serta pelanggaran HAM oleh PKT.
Saat ini The Epoch Times terbit dalam 22 bahasa di 33 negara, dengan hampir satu juta pelanggan berbayar, menjadikannya salah satu penerbit berita terbesar di Amerika Serikat berdasarkan jumlah pelanggan digital.
Selama bertahun-tahun, The Epoch Times terus menghadapi tekanan dari rezim PKT dan pihak-pihak yang dianggap terkait dengannya, termasuk serangan terhadap wartawan dan fasilitas percetakannya di Hong Kong. Sejumlah staf awal The Epoch Times di Tiongkok juga pernah ditangkap dan disiksa, bahkan beberapa dijatuhi hukuman penjara 10 tahun.
Pada 2006, The Epoch Times menjadi media pertama yang melaporkan dugaan praktik pengambilan organ secara paksa yang dilakukan rezim PKT. Baru-baru ini, seorang pelapor dari Tiongkok juga mengungkap dugaan pembunuhan sistematis terhadap tahanan hati nurani, khususnya praktisi Falun Gong, untuk diambil organnya.
Laporan investigasi The Epoch Times telah memenangkan sejumlah penghargaan jurnalistik, termasuk Sigma Delta Chi Award dari Society of Professional Journalists.
Tekanan PKT Terus MeningkatMeskipun The Epoch Times memiliki skala besar dan pengaruh global, tahun lalu media ini tetap ditolak akses untuk menghadiri berbagai konferensi pers dalam KTT ASEAN di Malaysia, termasuk Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang dihadiri Marco Rubio pada Juli, dan KTT Pemimpin ASEAN yang dihadiri Trump pada Oktober.
Tim NTD juga mengalami hambatan serupa saat meliput KTT APEC di Gyeongju pada Oktober tahun lalu, ketika Trump dan Xi Jinping hadir di sana. Dalam kedua forum tersebut, PKT menunjukkan pengaruh regional yang besar, sebagian karena hubungan ekonomi erat antara Beijing dan banyak negara anggota.
Pada September tahun lalu, ketika Trump berpidato di Sidang Umum United Nations di New York, meskipun The Epoch Times telah masuk dalam media pool Departemen Luar Negeri AS, PBB tetap menolak akreditasinya dengan alasan media itu dikategorikan sebagai organisasi non-pemerintah, bukan lembaga media.
Selama bertahun-tahun, otoritas PKT terus menekan PBB untuk menghambat kerja peliputan The Epoch Times. Pada 2003, setelah berkali-kali tidak mendapat jawaban, seorang pejabat pers PBB di New York memberi tahu NTD bahwa “tekanan dari Tiongkok (PKT)” menyebabkan hambatan dalam permohonan liputan mereka di Komisi HAM Jenewa.
Situasi serupa kembali terjadi pada Juni 2004, ketika seorang pejabat PBB mengakui pernah menerima telepon dari pejabat PKT terkait status akreditasi NTD. Namun setelah penolakan awal, PBB akhirnya tetap memberikan kartu pers kepada NTD.
Selain itu, peretas juga sering melancarkan serangan siber terhadap The Epoch Times untuk mengganggu operasionalnya. Sebagian pelaku bahkan menyamar sebagai staf media tersebut dan mengirim pesan ancaman serangan teroris kepada pejabat serta lembaga federal AS.
Wartawan Eva Fu turut berkontribusi dalam artikel ini
Artikel ini sebelumnya tayang dalam bahasa Inggris di Theepochtimes.com
