REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pelaku usaha dari Indonesia dan Belarus berhasil menyepakati lima Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan total nilai mencapai Rp7 triliun. Kesepakatan ini dicapai dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) Ke-8 Indonesia-Belarus yang berlangsung di Minsk, Belarus.
MoU tersebut melibatkan kerja sama antara PT Pupuk Indonesia dengan Nedra Nezhin, PT Indonesia Belarus Jaya dengan OJSC Minsk Dairy Plant No. 1, Energi Complekt, OJSC Dolomite, serta Belindo Trade.
Penandatanganan kerja sama ini bertepatan dengan penandatanganan Agreed Minutes dari Sidang Komisi Bersama ke-8 Bidang Kerja Sama Ekonomi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputi Perdana Menteri Republik Belarus Viktor Karankevich.
Langkah Konkret untuk Hubungan Ekonomi
Menurut Airlangga, kesepahaman yang tercapai dalam SKB ini harus diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat meningkatkan hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belarus. Penandatanganan Agreed Minutes menjadi simbol komitmen kedua negara untuk memperkuat implementasi kerja sama ekonomi yang telah dibahas. Ini akan memastikan bahwa seluruh agenda kerja sama dapat dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada hasil nyata.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, industri, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, perbankan, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, olahraga, serta pariwisata.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Viktor Karankevich menyatakan bahwa Belarus berkomitmen untuk terus memperdalam kerja sama dengan Indonesia, khususnya di sektor industri, pertanian, dan teknologi, serta membuka lebih banyak ruang kolaborasi bagi dunia usaha di kedua negara.
Acara ini juga dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Moskow Jose Antonio Morato Tavares, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral Irwan Sinaga, Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Punjul Setya Nugraha, serta perwakilan dari kementerian, lembaga terkait, APINDO, dan KADIN Indonesia.
