Jakarta: Aparat penegak hukum (APH) bersama para pemangku kepentingan memperkuat sinergi guna mempersempit celah kejahatan digital dan memperkuat keamanan ekosistem aset kripto nasional. Langkah strategis ini diwujudkan melalui forum kolaboratif Bulan Literasi Kripto – Aparat Penegak Hukum (BLK APH) yang diinisiasi oleh Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).
"Kami berharap kolaborasi antara regulator, aparat penegak hukum, dan pelaku industri dapat semakin erat agar proses investigasi hingga pembuktian di pengadilan berjalan lebih efektif," ujar Wakil Sekretaris Jenderal ABI Lawrence dalam keterangan tertulis di Jakarta dikutip pada Minggu, 16 Mei 2026.
Baca Juga :
Ibu Kota di Jakarta KonstitusionalKesiapan perangkat hukum dan penguatan kompetensi teknis para aparat kini menjadi krusial di tengah pesatnya pertumbuhan teknologi blockchain. Meskipun sistem ini menawarkan transparansi tinggi, sifatnya yang terdesentralisasi dan lintas batas kerap memicu tantangan hukum baru yang dinamis dalam pelacakan tindak pidana.
"Realitas yang kita hadapi bukan lagi soal hitam atau putih. Munculnya berbagai laporan mengenai kerugian masyarakat atau aliran dana yang sulit terlacak adalah konsekuensi dari adanya 'jarak' antara kecepatan inovasi dengan kesiapan perangkat pendukungnya," ucap dia.
Ilustrasi. Foto: Dok. Metrotvnews.com.
Forum taktis ini dihadiri oleh sejumlah lembaga penegak hukum dan otoritas negara, termasuk Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Polda Metro Jaya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Satgas PASTI, hingga lembaga internasional UNODC.
Melalui kolaborasi lintas sektoral ini, aparat penegak hukum didorong untuk memiliki pemahaman teknis yang kuat dalam mengidentifikasi serta menindak kejahatan aset digital. Langkah preventif dan represif yang tegas dari penegak hukum diharapkan mampu melindungi masyarakat sekaligus menjaga iklim pertumbuhan ekonomi digital Indonesia agar tetap aman dan inovatif.
