Kenaikan harga tiket pesawat domestik diperkirakan masih berlanjut seiring lonjakan harga avtur yang terjadi setelah konflik Iran memicu kenaikan harga minyak dunia.
Pengamat Aviasi, Alvin Lie, menilai kondisi tersebut membuat maskapai berada dalam posisi sulit karena harus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan biaya operasional yang melonjak.
Menurut Alvin, industri maskapai secara umum memiliki marjin keuntungan yang sangat tipis, sehingga sangat bergantung pada volume penumpang dan perputaran bisnis, bukan keuntungan besar per transaksi.
“Marjin airlines umumnya hanya sekitar 2-3 persen. Mereka hidup dari volume, perputaran uang. Bukan marjin yang besar,” kata Alvin kepada kumparan, Minggu (17/5).
Ia menjelaskan, harga avtur saat ini telah meningkat hampir 100 persen dibandingkan level sebelum konflik Iran. Padahal dalam struktur biaya maskapai, bahan bakar menyumbang sekitar 35 persen hingga 40 persen dari total biaya operasional penerbangan.
Kondisi tersebut membuat maskapai nyaris tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga tiket. Menurut Alvin, jika tarif tidak naik, keberlangsungan bisnis maskapai dapat terancam.
“Dengan kenaikan biaya operasi yang sangat besar seperti itu, jika tidak naikkan harga tiket, bagaimana airlines bisa bertahan hidup?” ujarnya.
Alvin menekankan kebijakan fuel surcharge (FS) bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara juga menerapkan kebijakan serupa, bahkan beberapa maskapai di negara lain mulai mengurangi frekuensi penerbangan hingga menutup rute yang dinilai sudah tidak layak secara ekonomi.
Ia mencontohkan di Jepang dan beberapa negara Asia lainnya, besaran fuel surcharge bahkan disebut lebih tinggi dibanding Indonesia.
Berdasarkan ketentuan KM 1041/2026, skema fuel surcharge kini dibuat lebih fleksibel dengan sistem berjenjang mengikuti pergerakan harga avtur. Kebijakan ini disebut untuk mempercepat proses penyesuaian tarif tanpa harus menerbitkan aturan baru setiap kali harga bahan bakar berubah.
Alvin memaparkan, sejak 1 April lalu kenaikan tiket telah mencapai sekitar 26 persen. Setelah pemerintah mulai menanggung PPN 11 persen untuk tiket domestik kelas ekonomi pada 6 Mei, dampaknya sempat turun menjadi sekitar 17 persen.
Namun, dengan kenaikan fuel surcharge dari 38 persen menjadi 50 persen, meski PPN masih ditanggung pemerintah, kenaikan harga tiket bersih diperkirakan kembali meningkat.
“Netto kenaikan harga tiket sekitar 35 persen dibanding sebelum perang Iran,” ucapnya.
Ia menjelaskan penerapan fuel surcharge hanya berlaku untuk penerbangan domestik kelas ekonomi karena segmen lain mengikuti mekanisme pasar. Untuk penerbangan domestik non-ekonomi maupun rute internasional, maskapai bebas menyesuaikan harga tanpa intervensi pemerintah.
Di sisi lain, kenaikan harga tiket diperkirakan akan menekan minat masyarakat untuk bepergian menggunakan pesawat, terutama di tengah kondisi daya beli yang sedang melemah.
Menurut Alvin, dampak tekanan tersebut mulai terlihat dari langkah efisiensi yang diambil sejumlah maskapai. Beberapa di antaranya mulai mengurangi petugas layanan darat dan menyesuaikan tingkat pelayanan guna menekan biaya.
“Kondisi saat ini sangat pelik bagi airlines. Mereka harus menaikkan harga tiket karena harga avtur melonjak. Namun, mereka juga kehilangan pelanggan yang menangguhkan atau bahkan membatalkan penerbangan,” katanya.
Ia menambahkan kebijakan fuel surcharge diterapkan agar maskapai tetap bertahan, bukan untuk memperbesar keuntungan.
“Pengenaan FS murni untuk membantu airlines bertahan hidup. Bukan untuk meningkatkan marjin laba,” tutup Alvin.
