Presiden Prabowo Subianto mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi banyak persoalan di lapangan. Namun, di tengah berbagai kritik dan tantangan yang muncul, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.
Ia bahkan memastikan bakal mencopot pejabat maupun pihak yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan program tersebut.
"Banyak masalah iya, bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan," kata Prabowo dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (17/5).
Dalam pernyataannya, Prabowo secara terbuka menyinggung masih lemahnya integritas sebagian pihak yang mengelola anggaran negara. Menurutnya, persoalan utama bukan berada pada konsep program MBG, melainkan pada oknum yang dinilai gagal menjaga amanah.
Baca Juga: MBG Dinilai Bukan Sekadar Bagi Makanan, Tapi Intervensi Gizi Nasional
“Banyak unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritas dan iman tidak kuat. Berurusan dengan uang dia lupa,” katanya.
Meski begitu, Prabowo memastikan pemerintah akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti bermain-main dengan program unggulan tersebut.
“Saya katakan pemerintah kita tidak ragu-ragu. Siapa yang menyalahgunakan wewenang akan kita copot dari jabatannya,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo menyebut program MBG memberikan dampak besar bagi masyarakat kecil, terutama keluarga petani dan warga desa. Ia mengaku sering mendapat permintaan langsung dari masyarakat agar program itu tetap dilanjutkan.
“Ke mana-mana saya ketemu petani bilang, ‘Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu keluarga saya’,” ungkap Prabowo.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 12 Mei 2026, jumlah penerima manfaat program MBG sendiri tercatat mencapai 61.991.412 orang atau sekitar 74,8 persen dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima.
Baca Juga: Keracunan MBG Semakin Meresahkan, Pemerintah Dituntut Bertindak Tegas
Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) sudah mencapai 28.390 unit di berbagai daerah. Dari total tersebut, sebanyak 15.735 unit atau sekitar 55,42 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Meski demikian, pemerintah juga menemukan sejumlah persoalan di lapangan. Sebanyak 1.738 SPPG diketahui dihentikan sementara atau disuspend karena tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
