FAJAR, MAKASSAR — Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan, dinilai sebagai langkah strategis untuk memastikan terpilihnya Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel.
Ini yang sejalan dengan visi transformasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia.
Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, Partai Golkar tengah menjalankan agenda pembaruan organisasi yang menekankan meritokrasi, modernisasi, dan regenerasi kepemimpinan.
Transformasi ini membuka ruang yang lebih besar bagi kader muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan kemampuan eksekusi.
Sebagai salah satu basis utama Partai Golkar, Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mendukung agenda perubahan tersebut.
Karena itu, Musda Golkar Sulsel bukan sekadar forum pemilihan ketua, tetapi momentum untuk menghadirkan pemimpin yang mampu menerjemahkan visi besar partai ke dalam kerja politik yang nyata di daerah.
Sekretaris AMPI Sulsel, Syakhrul Affandi
menilai penundaan Musda harus dipahami sebagai upaya untuk mencari figur terbaik.
“Sulawesi Selatan membutuhkan pemimpin muda yang bersih, progresif, dan memiliki kapasitas eksekusi yang kuat, serta sejalan dengan arah transformasi Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia,” ucapnya.
Menurutnya, Golkar harus kembali pada jati dirinya sebagai partai karya dan kekaryaan. Huruf “K” dalam Golkar harus dimaknai sebagai Kembali ke Khittah, Kemenangan, Kejayaan, serta Karya dan Kekaryaan, bukan dikaitkan dengan praktik korupsi.
Semangat tersebut dinilai penting untuk menegaskan bahwa Partai Golkar adalah rumah bagi kader-kader yang bekerja, berprestasi, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Selain memiliki kemampuan organisatoris, ketua terpilih juga diharapkan mampu membangun partai yang lebih modern melalui pendidikan politik, pemanfaatan teknologi digital, dan pendekatan yang lebih dekat dengan generasi muda.
Pemimpin Golkar Sulsel ke depan juga harus memiliki perspektif pembangunan yang kuat agar dapat menghubungkan potensi daerah dengan agenda nasional, termasuk hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.
Karena itu, penundaan Musda dipandang sebagai keputusan yang tepat untuk memastikan Golkar Sulawesi Selatan dipimpin oleh sosok yang memiliki visi, integritas, dan kapasitas untuk membawa partai kembali menuju kemenangan dan kejayaan.
Dengan kepemimpinan yang selaras antara pusat dan daerah, Partai Golkar Sulawesi Selatan diyakini akan tetap menjadi kekuatan politik utama di kawasan timur Indonesia sekaligus menjadi contoh sukses regenerasi partai modern yang adaptif dan berpihak pada generasi muda. (wis)
