Matamata.com - Komisi III DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan seorang pekerja rumah tangga (PRT) berinisial H. Korban diduga mengalami kekerasan fisik dan verbal oleh majikannya, yang merupakan mantan istri dari seorang komedian dan pesohor tanah air.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa pihaknya meminta Polda Metro Jaya mengusut kasus dugaan penganiayaan ini secara profesional dan akuntabel. Hal itu disampaikan Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).
"Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti laporan polisi perihal dugaan tindak pidana penganiayaan yang diajukan oleh saudari H secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan pendekatan keadilan," ujar Habiburokhman.
Tuntutan tersebut menjadi salah satu poin kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang dihadiri langsung oleh korban, kuasa hukumnya, serta perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Selain mendesak Polda Metro Jaya, Komisi III juga meminta Polres Metro Jakarta Selatan untuk tidak memproses laporan balik yang diajukan oleh sang majikan terhadap H terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi.
Habiburokhman menegaskan, H sebagai korban merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Di sisi lain, Komisi III DPR meminta kepolisian mempertimbangkan penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta UU Pelindungan PRT yang telah disahkan DPR. LPSK juga diminta memberikan jaminan perlindungan hukum dan pemulihan optimal bagi H serta saksi berinisial N (pihak penyalur PRT).
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias, mengungkapkan bahwa korban mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang dialaminya.
"Korban menyampaikan bagaimana yang bersangkutan ditendang, dicekik, hingga dicakar. Ini situasi traumatik, termasuk juga kata-kata kasar yang disampaikan pelaku," ungkap Susilaningtias usai rapat.
Tak hanya kekerasan fisik dan verbal, pelaku diduga masih menahan sejumlah dokumen pribadi milik korban. "KTP korban ditahan, dan handphone-nya juga disita oleh pelaku," tambah Susi.
- Mendagri Minta Pemda Waspadai Dampak Geopolitik terhadap Ekonomi Daerah
Susi menegaskan, berdasarkan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, H tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan yang dibuatnya.
Kendati Komisi III sempat menyinggung opsi keadilan restoratif (restorative justice), LPSK berharap kasus ini tetap diusut tuntas lewat jalur hukum formal demi keadilan korban, dengan memedomani UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Pelindungan PRT. (Antara)
