Terkini, Makassar — Pemerintah Kota Makassar membuka peluang kerja sama pengembangan transportasi umum massal melalui skema Buy The Service (BTS) bersama PT Sinar Jaya Megah Langgeng.
Pembahasan tersebut mencuat saat Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi jajaran perusahaan transportasi tersebut yang dipimpin Direktur Utama PT Sinar Jaya Megah Langgeng, Teddy Rusly, Senin (18/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Munafri menegaskan kebutuhan mendesak menghadirkan sistem transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi salah satu penyebab kemacetan di Kota Makassar.
Menurutnya, Makassar membutuhkan moda transportasi massal yang dapat menghubungkan kawasan pendidikan, pusat aktivitas ekonomi, hingga jalur komersial secara efisien.
Munafri mencontohkan konsep koridor transportasi yang menghubungkan kawasan Terminal Daya hingga Malengkeri dengan lintasan sejumlah kampus besar di Makassar, seperti Universitas Cokroaminoto Makassar, Universitas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Negeri Makassar, hingga Universitas Muhammadiyah Makassar.
“Nah, coba bayangkan kalau kita dari Daya, keluar sudah banyak kampus-kampus. Itu jalur mahasiswa yang menurut saya sangat hidup dan memungkinkan untuk kita kerja,” ujar Munafri.
Selain melayani kawasan kampus, sistem transportasi tersebut juga dirancang agar terintegrasi dengan moda transportasi yang sudah ada di Makassar, termasuk angkutan umum atau pete-pete sebagai layanan pengumpan (feeder).
Munafri menilai pola transportasi masyarakat saat ini belum tertata optimal karena angkutan umum yang seharusnya menjadi penghubung justru berfungsi sebagai moda utama. Kondisi itu, menurutnya, mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan pribadi.
“Karena sarana transportasinya tidak nyaman, masyarakat akhirnya convert ke kendaraan pribadi. Nah, kendaraan pribadi inilah yang membuat macet,” katanya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, tidak ingin membangun sistem transportasi tanpa perencanaan matang.
Karena itu, pihaknya mendorong kolaborasi dengan operator yang memiliki pengalaman dalam pengelolaan transportasi massal modern.
Ia juga menawarkan pola kerja sama investasi berbasis bagi hasil, termasuk kemungkinan dukungan subsidi dari APBD agar tarif layanan tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Bikinkan saya sistem di mana saya bisa masuk juga subsidi APBD saya. Kita hitung betul berapa besar subsidi yang bisa diberikan supaya layanan transportasi di Makassar ini berubah,” jelasnya.
Meski demikian, Munafri menekankan seluruh proses pengembangan transportasi massal tersebut harus diawali dengan kajian teknis dan regulasi yang matang agar pelaksanaan program berjalan aman, terukur, dan akuntabel.
“Kita siapkan dulu dasar kajian dan regulasinya supaya semuanya jelas,” tambahnya.
